Pangkas Dwell Time Pelabuhan, Kemenhub Gandeng Importir

0
94
Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance

Jakarta – (suaracargo.com)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengajak importir yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh lndonesia (GINSI), memberi masukkan guna kelancaran logistik di sektor pelabuhan.

Pelaksana Tugas (PLT) Dirjen Perhubungan Laut, Bay M Hasani, mengatakan bahwa pihaknya terus membuat kebijakan di sektor pelabuhan menjadi lebih baik dan efisien, contohnya dalam pemangkasan dwell time (Lama waktu barang di hingga keluar pelabuhan)

“Terkait dengan GINSI sebagai salah satu mitra penting bagi kami dalam menunjang atau mendukung kelancaran arus barang di pelabuhan dan tentunya sebagai mitra kerja yang penting dan kami juga selalu aktif berdiskusi tentang bagaimana tata pelabuhan yang baik dan benar, seperti bagaimana agar dwell time itu menurun yang selama ini katakanlah dari 5-7 hari sekarang 3-6 hari,” jelasnya dalam acara pengukuhan kepengurusan Ginsi di Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Menurutnya, walaupun dwell time telah turun, namun biaya logistik belum berubah signifikan. Bay meminta GINSI aktif memberi masukkan kepada pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Bila importir tak diajak serta dalam memberikan masukan terhadap suatu kebijakan, bisa-bisa nantinya akan ada pihak yang sewenang-wenang dalam menetapkan tarif logistik di pelabuhan.

“GINSI yang mewakili importir supaya importir itu keterwakilan kalau enggak kita atau operator pelabuhan suka-suka akan menetapkan tarif makanya diajak berunding. Itu bukan suatu hal yang gampang, di situ GINSI juga bukan jadi tukang stempel saja,” jelasnya, seperti dilansir

Hal itu agar harga komoditas bisa lebih kompetitif dan tidak membebani masyarakat.

“Pastinya biaya begitu akan dibebankan lagi kepada end user. Makanya dalam hari ini kita juga melibatkan seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa ginsi itu sendiri sebagain bagian strategis dan sangat penting,” tuturnya.

Ketua Ginsi

Anthon Sihombing telah resmi ditunjuk sebagai ketua Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh lndonesia (GINSI). Anton menggantikan posisi Rofik Natahadibrata yang telah habis masa kerjanya.

Anthon mengatakan bahwa dalam masa pimpinannya, GINSI bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagang (Kemendag), akan berusaha mendata seluruh importir untuk minimalisir ruang gerak para oknum importir nakal.

“Kita butuhkan kemitraan dengan Kementerian Perdagangan sehingga importir itu bisa terdata seperti asosiasi-asosiasi lain,” kata Anthon dalam acara pengukuhan kepengurusan GINSI di Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Dirinya juga berharap agar pemerintah juga dapat meminimalisir oknum-oknum nakal yang mempersulit pengusaha, contohnya dalam memberikan pungutan-pungutan liar.

“Tidak mempersulit atau tidak mengadakan pungutan-pungutan yang memberatkan sehingga importir itu bisa terdata semua,” ujarnya, seperti dilansir detik.com.

Anton juga tak memungkiri bahwa masih ada importir nakal yang lolos dari pengawasan. Hal itu, menurutnya, terjadi karena adanya oknum nakal yang membantu importir.

“Permasalahannya mungkin importirnya tidak mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan atau permasalahannya dari pihak Bea Cukai juga belum bekerja secara profesional,” jelasnya. (hns/hns)
kemenhub

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY