Pasal 9 Dalam PM No.14/2007 Tentang Kendaraan Peti Kemas Perlu Direvisi

0
380
ilustrasi truk pengangkut peti kemas (jppn.com)
ilustrasi truk pengangkut peti kemas (jppn.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Kementerian Perhubungan memasukkan PM No.14/2007 Tentang Kendaraan Peti Kemas di Jalan dalam daftar kebijakan deregulasi bulan ini.

Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) menilai, Kemenhub perlu mencabut Pasal 9 dalam aturan itu karena terkesan lebih mengatur jumlah peti kemasnya, bukan berat muatannya.

Menurutnya, kendaraan penarik (tractor head) dan kereta tempelan secara teknis dan operasional bisa mengangkut dua peti kemas ukuran 20 kaki.

Sementara, pada pasal 9 butir 1 tertulis satu kendaraan penangkut peti kemas di jalan hanya diizinkan untuk mengangkut satu peti kemas sesuai dengan panjang kereta tempelan.

Pada pasal 9 butir 2 disebutkan bahwa tidak diizinkan mengangkut dua peti kemas saat bersamaan dengan menggunakan satu kendaraan bermotor pengangkut peti kemas di jalan.

“Secara ekonomis, hal ini tentu menjadi efisien. Yang perlu diatur bukan jumlah peti kemasnya, namun berat muatannya,” katanya di Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Dia mengatakan, penegakan hukum atas pelanggaran batas muatan masih lemah. Pembiaran seperti itu, jelasnya, dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat karena perusahaan truk yang berani membawa beban kendaraan berlebih (overload) bisa menawarkan harga yang lebih rendah.

Jadi, jika terjadi kelebihan beban armada, hal utama yang harus dilakukan adalah penurunan muatan. Pengoperasian jembatan timbang memerlukan pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, ucapnya, seperti dilansir bisnis.com.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here