Pebisnis Logistik Minta Konsistensi Pemerintah Dalam Sertifikasi SDM

0
186
ilustrasi gudang barang (industri.bisnis.com)

Pelaku usaha logistik dan jasa titipan mendorong pemerintah serius dalam memberikan sertifikasi. Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Budi Paryanta menyatakan, sertifikasi bagi pelaku jasa kurir adalah hal yang penting.

Menurutnya, sertifikasi tersebut bisa dikeluarkan langsung dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) perusahaan jika sudah diakui oleh pemerintah. Sayangnya, saat ini masih banyak LSP yang terkendala proses legitimasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Padahal institusi dan komunitasi membutuhkan syarat yang memiliki tempat uji kompetensi, kalau kami tidak terdaftar sebagai LSP akan menghambat sisi perkembangan industri kami memproduksi pelaku kurir,” jelas Budi kepada Bisnis, Rabu (10/8).

Budi juga menyoroti tidak adanya sinkronisasi antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan Kominfo. Dia menceritakan, beberapa anggota Asperindo mengeluhkan respon pemerintah. Meski sudah mengikuti proses sertifikasi sebagai LSP, bukti sertifikasi LSP bagi perusahaan jasa kurir terkait belum juga dikeluarkan oleh kementerian terkait. Sertifikasi bagi jasa kurir menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pelaku usaha karena berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan barang bagi konsumen.

Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi menyatakan, salah satu kendala utama yang menyebabkan lambannya sistem logistik dan rantai pasokan di Indonesia adalah buruknya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya. Setijadi menyoroti pentingnya konsistensi dan keseriusan setiap lembaga terkait logistik, yakni pemerintah dan pelaku usaha untuk memberikan jaminan pendidikan bagi SDM sektor logistik.

“Kita fokus untuk sertifikasi melalui LSP ini melalui sinergisasi, pendidikan dan pelatihan, juga pembenahan instrumen-instrumen logistik dari sisi mikro,” tutur Setijadi.

Dari hasil diskusi SCI dengan sejumlah praktisi logistik dan akademisi di Gedung Pos Logistics, Kamis (11/8), rekomendasi yang detil bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah logistik di Indonesia mutlak diperlukan.

Adapun sejumlah poin rekomendasi yang dipersiapkan SCI untuk pemerintah antara lain; harmonisasi regulasi dan melakukan deregulasi, membentuk logistic network dengan memisahkan antara logistic service provider dengan logistic infrastructure provider, logistik untuk bencana, peningkatan pendidikan bagi SDM sektor logistik, dan penanggulangan logistik sebagai jalur penyebaran narkotika.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY