Pebisnis Logistik Yakin Bisa Tumbuh 15 Persen

0
255
Ilustrasi Logistik Foto: Ilustrasi/Istimewa

Suarabaya – (suaracargo.com)

Sepanjang tahun ini, pebisnis logistik tetap pada pendirian bisnis mereka mampu bertumbuh 15%. Kontribusi terbesar pertumbuhan itu berasal dari sektor ritel, manufaktur, dan farmasi.

Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia Hoetomo Lembito mengatakan, sektor ritel menunjukkan geliat yang positif sejak bulan pertama. Bisnis farmasi diyakini berjalan dengan baik, sementara manufaktur tetap jadi penyokong meski di beberapa bidang ada pelemahan.

“Kalau manufaktur untuk otomotif kecuali komponen otomotif sedang ada penurunan, tetapi manufaktur tetap berperan besar terhadap kelangsungan bisnis logistik,” ujar dia, di Surabaya, Kamis (24/3/2016).

Untuk mencapai pertumbuhan bisnis jelas diperlukan perbaikan di beberapa sisi, misalnya saja biaya logistik. Pelaku bisnis meyakini Indonesia mampu mencapai penurunan biaya setidaknya 1% tahun ini sesuai dengan target Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Berdasarkan riset yang dilakukan Mckinsey & Company, biaya logistik di Indonesia selama ini memakan kurang lebih 27% dari total PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa ongkos logistik di Indonesia sebagai yang paling mahal ketimbang negara lain di Asia Tenggara.

“Permasalahannya terletak pada regulasi. Regulasi kita berjalan lebih lambat dari kebutuhan pasar,” tutur Hoetomo, seperti dilansir bisnis.com.

Untuk menekan biaya logistik, selain butuh perbaikan infrastruktur transportasi dan logistik, penyelarasan peraturan juga diperlukan. Untuk singkronisasi ini, pemerintah tidak hanya perlu berkoordinasi dengan pelaku usaha melainkan perlu pula melibatkan akademisi.

“Akademisi yang akan mengukur lebih detil aspek-aspek terkait biaya logistik di Indonesia yang sebetulnya besarannya berapa,” ujar Hoetomo.

Upaya mengikis biaya logistik secara fisik ditempuh melalui perbaikan infrastruktur transportasi. Infrastruktur yang lebih baik mampu menekan ongkos lantaran arus pengangkutan barang berjalan lebih mulus. Selain itu, sektor administrasi juga harus dibenahi. Karena, selain masalah waktu inap barang di pelabuhan, ada pula persoalan perusahaan tak berizin. Pebisnis jasa pengiriman barang menyatakan perusahaan ilegal populasinya 60% dari total pasar bisnis jasa pengiriman.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Timur Djohan menginginkan pemerintah melakukan penegakkan hukum terhadap perusahaan jasa pengiriman yang tidak memiliki izin usaha.

“Kami sendiri sedang konsolidasi untuk menyesuaikan perizinan di bisnis logistik ini, karena selama ini pemerintah concern ke yang punya izin dan yang tak berizin malah dibiarkan,” katanya kepada Bisnis.

Djohan tidak menyebutkan secara pasti ada berapa banyak pebisnis yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Tapi diperkirakan mereka yang berbisnis secara legal hanya 40%, sedangkan 60% sisanya merupakan perusahaan-perusahaan yang izinnya tidak jelas.

Penindakan hukum kepada pebisnis yang tidak berizin dibutuhkan guna menciptakan iklim usaha lebih kondusif. Djohan merasa jika ini terus dibiarkan maka kompetisi yang terjadi menjadi tidak adil. Di samping itu, penertiban usaha ini juga menyangkut perlindungan konsumen dan tenaga kerja.

“Kalau di sidak malah anggota-anggota kami yang jelas berizin. Yang tidak resmi malah tidak diapa-apakan,” tuturnya.

Seperti halnya usaha jasa pengiriman nasional, di Jawa Timur pun tergantung kepada pergerakan bisnis e-commerce. Pada tahun lalu omzet bisnis e-commerce mencapai Rp258 triliun dan 7% di antaranya adalah biaya ongkos kirim.

Selama sektor e-commerce bergerak maka bisnis logistik tidak berhenti karena distribusi berjalan terus. “Bahkan ada perusahaan jasa pengiriman yang menargetkan 70% pendapatannya dari e-commerce,” ujar Djohan.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here