Pejabat Bupati Bintan Desak UPP Tanjunguban Percepat Pengoperasian Pelabuhan Tanjung Berakit

0
447
Gedung Otorita Batam (id.wikipedia.org)

Teluk Sebong – (suaracargo.com)

Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Kantor Pelabuhan (Kanpel) Tanjunguban sebagai pihak yang ditunjuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam pelaksanaan renovasi Pelabuhan Internasional Berakit diminta oleh Pejabat (Pj) Bupati Bintan, Doli Boniara Siregar untuk mempercepat pengoperasian Pelabuhan Internasional Berakit pertengahan 2016 ini. Karena dia tidak mau Pelabuhan Berakit yang dibangun dengan dana total lebih dari Rp 60 miliar ini terlantar kembali akibat banyaknya permasalahan yang dilakukan pihak pelaksana pembangunan.

“Memang kondisi pembangunannya saat ini sudah bagus. Tapi jangan jadi alasan bahwa pendalaman alur membuat pelabuhan seharga lebih dari Rp 60 miliar ini terlantar lagi. Kita minta segala upaya apapun harus dilakukan agar pelabuhan ini beroperasi pertengahan 2016 ini,” ujarnya saat meninjau renovasi bangunan Pelabuhan Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Selasa (12/1).

Setelah meninjau beberapa bangunan yang direnovasi UPP Kanpel Tanjunguban, diakuinya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak pengerjaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 7,9 miliar selesai dalam rentan waktu dua bulan lebih. Dengan melihat kondisi fisik bangunan pada pelabuhan internasional pertama milik pemerintah ini sudah rampung, diprediksikannya bisa dioperasikan Maret 2016 mendatang.

Namun, selisik punya selisik, pelabuhan yang menelan dana pembangunan sebesar Rp 52,9 miliar dari APBN 2012-2014 dan renovasi Rp 7,9 miliar di APBNP 2015 ini tetap tidak bisa dioperasikan. Alasannya, alur pelabuhan itu harus dilakukan diperdalam lagi. Karena itulah, pelabuhan ini terlantar selama dua tahun dan alur untuk keluar masuknya kapal di pelabuhan tersebut menjadi semakin dangkal.

Bagi Doli, alasan ini dirasa sangat tidak rasional, mengingat pengerukan alur pelabuhan sudah pernah dilaksanakan pada 2014 lalu, dibiayai oleh dana APBN sebesar Rp 33,1 miliar. Namun, kenyataannya pendalaman alur harus dilakukan kembali dengan biaya Rp 36 miliar ditambah dana pemeliharaannya per dua tahun Rp 20 miliar.

Permasalahan pendalaman alur ini akan dilaporkannya terlebih dahulu kepada Pj Gubernur Kepri, Nuryanto. “Saya sudah laporkan hal ini kepada Pak Gubernur. Dan beliau mendukung dan berkomitmen seupaya mungkin untuk mengoperasikan pelabuhan tahun ini,” akunya, seperti dilansir batampos.co.id.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here