Pekerja Pelabuhan Terancam Menganggur

0
365
Ilustrasi Pelabuhan Tnjung Mas Semarang (JIBI/Bisnis/Dok)
Ilustrasi Pelabuhan Tnjung Mas Semarang (JIBI/Bisnis/Dok)

Jakarta – (suaracargo.com)

Tenaga Kerja Bongkar Muat dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Se-Indonesia menggelar rapat di Hotel Grand City Jakarta Pusat, Selasa (14/4) siang untuk mengkonsepi langkah-langkah yang akan ditempuh terkait revisi Permen No 60 Tahun 2014 dan Permen No 53 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan.

Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 60 tahun 2014 dianggap tidak berpihak kepada pekerja. Dalam pasal 3 ayat 4 pada Permen tersebut, ada penjelasan yang berisi, pekerja bongkar muat harus berasal dari badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang meliputi Perseroan Terbatas, koperasi dan yayasan itu akan membuat pemilik modal ikut campur di pelabuhan. Akibatnya TKBM yang asli di pelabuhan bisa terkikis lantaran kalah bersaing dengan pemilik modal.

Menurut Ketua Induk Koperasi TKBM Pelabuhan, Soegito,BA revisi Permenhub tersebut jelas-jelas tidak adanya berpihakan kepada keberadaan primer koperasi TKBM Pelabuhan sehingga menimbulkan keresahan ribuan pekerja bongkar muat pelabuhan di seluruh Indonesia.

“Seharusnya pemerintah melindungi bukan malah mengeluarkan Permenhub yang hanya merugikan TKBM yang sudah berkiprah selama 25 tahun di pelabuhan,” jelas Soegito dalam keterangan persnya, Rabu (15/4), sebagaimana dilansir gatranews.com.

Menurutnya, sebelum memutuskan dalam pembuatan Permen, alangkah baiknya jika isi dari hal yang akan diputuskan tersebut dikaji dan cermati dengan baik. Apakah yang ditandatangani tersebut akan merugikan atau tidak dari peraturan . “Karena ini menyangkut hidup orang banyak.Bukan haya di satu daerah tapi seluruh Indonesia. Permen itukan produk hukum dan beliau (Menhub) sebagai konseptor dalam menerbitkan kebijakan umum. Ya harus hati-hati dan dikajilah,” ungkap Soegito.

Oleh karena itu, Koperasi TKBM Pelabuhan meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut atau membatalkan Permen yang dikeluarkan oleh Menterinya (Menhub). Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari dari keadaan yang buruk di pelabuhan. “Pasalnya anggota TKBM sepakat bila Permen tersebut tidak dicabut, kami akan melakukan mogok nasional seluruh Indonesia,” tegasnya.

Namun, anggota TKBM Pelabuhan tetap optimis dan berharap, Presiden Jokowi menghasilkan yang dapat membahagiakan bagi seluruh anggota TKBM Pelabuhan. “Perlu dicatat pelabuhan adalah obyek vital bagi perekonomian Indonesia,” katanya.

Sebelumnya koperasi TKBM Pelabuhan telah menyurati Presiden Jokowi dan juga Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Dan direncanakan juga anggota TKBM Pelabuhan akan menemui komisi V DPR RI, Kemenkop dan UKM dan Kemenaker RI untuk audensi.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here