Pekerjaan Rumah Menteri KPP di Pemerintahan Baru

0
273
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo memimpin Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di Ruang Bina Bahari 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Jumat (17/10/2014). (Foto: Firmanto Hanggoro)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo memimpin Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di Ruang Bina Bahari 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Jumat (17/10/2014). (Foto: Firmanto Hanggoro)

Jakarta – (suaracargo.com)

Ada Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus dikerjakan Menteri Kelautan dan Perikanan pemerintahan baru. Pekerjaan rumah itu adalah memanfaatkan potensi besar di sektor kelautan serta mengelola dan menjaga potensi di sektor kelautan, menyangkut minyak, energi laut, ikan, serta transportasi laut.

“Semuanya merupakan potensi yang luar biasa, sehingga sebagai stakeholder di sektor kelautan ini wajib hukumnya untuk memanfaatkan, menjaga, serta mengelola potensi tersebut,” ujar Menteri Keluatan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, usai menghadiri sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), di Gedung Minabahari I, Jumat (17/10/2014), sebagaimana dilansir jurnalmaritim.com.

Dalam kesempatan tersebut, Cicip mengungkapkan bahwa ia tidak setuju dengan perubahan di sejumlah direktorat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), seperti yang direncanakan pemerintahan baru. Pasalnya, saat ini organisasi di KKP sudah cukup baik.

“Saya dengar, sektor budidaya ikan darat dan laut akan dipisah. Budidaya ikan darat ditarik ke Kementerian pertanian, sementara budidaya ikan laut dimasukkan di kedaulatan pangan. Hal itu memang bukan tidak mungkin, hanya saja sulit untuk dipisahkan. Karena, jika bicara tentang organisasi, KKP ini organisasi sudah cukup baik,” tuturnya.

Hal ini terbukti dengan KKP mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut, serta penghargaan dari ombusmand terkait public service. Oleh karena itu, menurutnya, jika ada perubahan dari organisasi yang cukup baik ini, dikhawatirkan akan mundur lagi.

Ia menambahkan, terkait Menko Maritim, menurutnya hal tersebut berbeda dengan Menteri Kelautan. Menko Maritim berdasar pada Undang Undang Kelautan, sementara UU tersebut merangkul semua undang-undang sebelumnya, yang sudah lahir dan ada di 14 kementerian. “Ini harus dikoordinasikan dengan baik, agar koordnasi antara menteri satu dengan yang lain dapat berjalan dengan baik, hingga komunikasi bisa berjalan, ” pungkasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY