Pelabuhan Internasional Akan Dijadikan Sebagai Ruang Tamu

0
400
Ilustrasi Pelabuhan (okezone.com)
Ilustrasi Pelabuhan (okezone.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah akan melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan non-komersial sebagai sub feeder. Pembangunan pelabuhan itu disertai juga penambahan sejumlah kapal perintis dan pengembangan lintas angkutan laut perintis.

“Rencana pelaksanaan harusnya sudah dituangkan dalam rencana strategis kementerian pelaksana, dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” kata Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Sri Yanti Wibisana,seperti dikutip dari SINDO Weekly.

Awalnya, Pelabuhan Kuala Tanjung bersama Bitung direncanakan oleh Bappenas akan diplot sebagai hub internasional. Kedua pelabuhan itu diumpamakan seperti ruang tamu di sebuah rumah. Maksudnya, hanya di dua pelabuhan itulah kapal-kapal asing diperkenankan masuk atau bersandar.

“Jadi, kalau semua tamu dari luar negeri datang, mereka hanya boleh masuk sampai di ruang tamu. Tak boleh masuk ke ruang lain, apalagi dapur,” tambah Deputi Bappenas Bidang Infrastruktur, Dedy S Priatna.

Dedy juga mengatakan, ruang-ruang yang lain di rumah tersebut, merupakan perumpamaan untuk pelabuhan di luar hub internasional. Hanya kapal-kapal berbendera Indonesia yang boleh lalu lalang di pelabuhan utama dan pengumpul.

Penentuan dua hub internasional itu mengikuti konsep yang dibuat semasa rezim SBY. Alasannya, beberapa pelabuhan internasional, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah mengalami over capacity. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan yang lain belum memenuhi standar ke dalaman internasional.

Dalam RPJMN 2015, Pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung masih disebut sebagai hub internasional. Namun, apakah nanti fungsinya tetap masih sebagai ruang tamu atau tidak belum terungkap.

Harusnya, Bappenas sudah mulai menjelaskan ke publik ihwal penjabaran tol laut ini secara lebih mendetail. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan di sejumlah daerah lantaran pelabuhannya tak masuk ke dalam jalur tol laut, atau tiba-tiba dihapuskan.

Tol laut juga jangan sampai diintervensi oleh para pemilik modal semata. Caranya, dengan membangun pelabuhan di luar perencanaan pemerintah, dan tiba-tiba saja masuk ke dalam jalur tol laut. Salah satu contoh yang lagi ramai adalah pembangunan Pelabuhan Cilamaya, di Jawa Barat. Pelabuhan ini memang belum masuk tol laut, tapi ke depan siapa yang tahu.

Anggaran pembangunan tol laut pun sampai saat ini masih simpang siur. Presiden Jokowi menyatakan dana untuk mewujudkan tol lautnya sekitar Rp700 triliun. Sementara, Bappenas pernah menghitung, anggarannya hanya sebesar Rp424 triliun.

Hitungan Bappenas belum termasuk anggaran untuk pembelian kapal-kapal dan pengembangan pelabuhan tereintegrasi yang biayanya diperkirakan mencapai Rp70 triliun per pelabuhan. Nah, kalau semua dihitung, tentu anggarannya bisa lebih dari perkiraan Jokowi tadi. Ada juga yang menghitung anggarannya bisa mencapai Rp2.000 triliun.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here