Pelabuhan Internasional Berakit Terancam Gagal Dioperasikan Tahun Ini

0
357
Pelabuhan Batuampar, Batam (beritatrans.com)

Batam – (suaracargo.com)

Pengoperasian Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Kecamatan Teluk Sebong yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan Maret 2016 mendatang bakal gagal dilaksanakan. Penyebab kegagalan itu adalah pelaksanaan renovasi beberapa fasilitas pelabuhan yang dikerjakan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kantor Pelabuhan (Kanpel) Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, melalui Anggaran Pembiayaan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 7,9 miliar molor dari jadwal yang ditentukan.

Padahal masa pengerjaan yang diberikan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk membangun dan merenovasi pelabuhan selama 4 bulan, 120 hari kalender atau harus rampung pada 20 Desember 2015 lalu. Namun, ternyata masih banyak hal yang ditemui pengerjaannya belum selesai maupun tidak sesuai rancangannya yaitu untuk pembenahan ruangan, membuat pagar keliling, dan papan nama pelabuhan. Serta melaksanakan renovasi beberapa bagian fasilitas yang rusak yaitu perbaikan ponton dengan cara atapnya dibongkar diganti genting serta pemasangan plafon yang dilapisi aluminium foil hingga rangkanya diganti. Keramik dikupas dan diganti serta koridor juga diperbaiki.

“Jika belum selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang diberikan atau sudah tutup anggaran, masih diberi waktu 50 hari setelah tahun anggaran 2015 berakhir. Dengan catatan kontraktor memberikan garansi di Bank,” ujar Kepala UPP Kanpel Tanjunguban, Edi Sumarsono saat dikonfirmasi, kemarin, seperti dilansir batampos.co.id.

Apabila pelaksanaan renovasi pelabuhan ini nantinyapun selesai dilaksanakan, lanjutnya tetap saja pelabuhan penghubung antara negara yang dibangun dengan dana total Rp52,9 miliar ini tidak bisa difungsikan. Karena alur perairan yang pernah dilaksanakan pengerokannya 2014 lalu melalui APBN Rp 33,1 miliar untuk masuk dan keluarnya kapal dari pelabuhan ini mengalami abrasi akibat dorongan ombak. Sehingga kedalamannya berkurang atau tidak sesuai standarisasi pelayaran internasional.

Jika Pemkab Bintan menginginkan pelabuhan ini bisa dioperasikan. Kata Edi, masih butuh dana lagi sebesar Rp 36 miliar untuk pengerukan alur semula. Karena masalahnya hanya pada alurnya saja. Kemudian juga dibutuhkan dana untuk pemeliharaan semua fasilitas dan alur selama dua tahun kedepan sebesar Rp 20 miliar.

“Bisa dioperasikan jika alurnya dikerok kembali. Dan agar hal ini tidak terjadi lagi, butuh dana pemeliharannya juga selama dua tahun kedepan. Semua itu akan dianggarkan melalui APBNP 2016 mendatang,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Muramis belum mendapatkan laporan pasti terkait perkembangan kegiatan pembangunan dan rehabilitas fasilitas pelabuhan di Kepri, khususnya Pelabuhan Berakit.

“Kami belum mendapatkan laporan pasti terkait perkembangan kegiatan tersebut. Karena yang bertanggungjawab adalah UPP yang ditunjuk oleh Menhub,” katanya.

Lebih lanjut, Muramis mengakui bahwa Pemerintah Pusat melalui Kemenhub telah mengucurkan dana lewat APBN 2015 hampir Rp 1 triliun. Dana ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan tepat dan ditegaskannya, ia akan meminta penjelasaan UPP terkait mengenai perkembangan kegiatan terakhir.

“Nanti saya minta penjelasan dari UPP terkait,” ungkapnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here