Pelabuhan Pemda Kabupaten Anambas akan Dibangun Lebih Lanjut

0
519
Perairan Anambas yang memiliki kesamaan dengan Natuna, kabupaten kepulauan di perbatasan dengan negara tetangga (tribunnews.com)

Batam – (suaracargo.com)

Pelabuhan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di Keluruhan Letung Kecamatan Jemaja tidak perlu dilakukan perluasan alur lalu lintas bagi kapal kargo maupun kapal kayu, sebab Pemkab Anambas akan mengajukan perencanaan pembangunan lanjutan untuk pelabuhan tersebut.

“Sesuai peninjauan di lapangan kemarin saya bersama Wakil Bupati serta sejumlah anggota DPRD Anambas menyimpulkan untuk dilakukan penambahan perpanjangan bagi pelabuhan itu,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Nurman, Rabu (15/3).

Menurutnya, saat ini kapal fery yang melayani rute pelayaran dari pelabuhan Sri Bintan Pura menuju pelabuhan Anambas belum mau sandar di pelabuhan milik pemda dikarenakan kondisi alur lintas terlalu sempit, sehingga olah gerak kapal sangat terbatas. Ia menyarankan agar kapal itu tetap sandar di pelabuhan di pulau berhala (Letung) Kecamatan Jemaja untuk sementara waktu, namun ketika gelombang tinggi kapal fery itu bisa sandar di pelabuhan milik Pemda.

“Ada dua pilihan, fery bisa saja sandar di pelabuhan milik pemda di Kelurahan Letung. Bisa juga sandar di pelabuhan penumpang di pulau berhala Letung. Namun untuk kedepannya kita akan arahkan ke pelabuhan milik pemda tersebut,” jelasnya, seperti dilansir batampos.co.id.

Selain pelabuhan milik pemda yang akan difungsikan untuk pelayanan yang baik bagi para penumpang, pihaknya juga menyarankan agar kapal fery tidak dibenarkan sandar di pelantar milik masyarakat sebab jaminan keamanan bagi penumpang tidak ada dan tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab apabila terjadi musibah.

Namun bisa saja saat ada keperluan mendesak, maka tidak menutup kemungkinan kapal fery itu bisa sandar di pelantar milik masyarakat yang selama ini digunakan. Pelantar milik masyarakat ini diketahui digunakan tempat sandar kapal fery dengan menggunakan izin yang bersifat sementara dan mendesak. “Kalau sifatnya mendesak kemungkinan kapal fery itu sandar dipelantar milik masyarakat, namun berdasarkan aturan tidak dibenarkan,” pungkasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here