Pelaku Usaha Logistik Desak Pemerintah Harmoniskan Regulasi

0
353
ilustrasi truk barang (industri.bisnis.com)
ilustrasi truk barang (industri.bisnis.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pelaku usaha logistik mendesak pemerintah segera melakukan harmonisasi terhadap regulasi yang mengatur logistik di Tanah Air. Terlalu banyaknya lembaga yang terlibat dan kuatnya ego sektoral masing-masing lembaga memicu tingginya biaya tinggi logistik.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, saat ini pemerintah harus segera melakukan harmonisasi regulasi agar daya saing logistik meningkat. Data Bank Dunia, biaya logistik di Indonesia masih mencapai 24,6 persen dari PDB.

“Kalau melihat biaya domestik untuk logistik dan transportasi bisa mencapai 30-31 persen. Hingga kini belum ada satu pun kementerian yang bertanggung jawab secara penuh terhadap logistik. Sedikitnya ada tiga kementerian yang terkait soal logistik, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Yukki, Kamis (7/10).

Menurutnya, selama ini untuk pemeriksaan barang saja dilakukan beberapa kali. “Ini merugikan waktu dan biaya bagi pengusaha truk,” ujar Yukki, seperti dilansir sinarharapan.co. Ia pun menyesalkan, Keppres No 26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional yang hingga kini belum ada kelanjutannya. “Memang harus disesuaikan lagi penerapannya terhadap nomenklatur yang ada sekarang. Tetapi harus dimulai kelanjutan dari keppres ini,” Yukki menegaskan.

Deputi Bidang Koordinator Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk menghilangkan beban-beban biaya logistik. “Salah satu yang dideregulasi adalah insentif fiskal untuk angkutan, pembuatan gudang Pusat Logistik Berikat, dan membenahi pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara dan timur Sumatera yang disebut pelayaran laut dangkal,” sebutnya.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan efisiensi logistik di wilayah utara untuk melayani daerah Pasifik, yakni di Bitung. “Dari sana akan dilayani ekspor ikan ke Tanjung Pelepas dan Darwin,” kata Edy. Ia berpandangan, kini sudah waktunya Indonesia melompat dalam memperbaiki logistik melalui peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah pun sedang membangun sekolah akademis komunitas logistik di Sumatera Utara dan Bitung.

Terkait perizinan usaha logistik bidang ritel, pengurusannya sekarang dibuat terpusat di Kominfo dan dibuat secara dalam jaringan. “Memang ada banyak perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha logistik. Oleh karena itu kami berupaya untuk memangkasnya. Selain izin usaha masih ada juga izin angkutan, izin bongkar muat, dan sebagainya,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Perhubungan Internasional, Chris Kanter mengatakan, pemerintah harus segera bergerak dan bersatu mengingat saat ini perdagangan dalam jaringan tumbuh sangat pesat. “Jika peran logistik nasional tidak dikuatkan, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan logistik dunia berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Mereka yang mempunyai teknologi dan modal yang lebih kuat, bisa mengambil kue logistik Indonesia,” tukasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here