Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Masih Terganjal AMDAL

0
383
peta Cilamaya (kompas.com)
peta Cilamaya (kompas.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Rencanan pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang digagas Pemerintah Jepang, ternyata masih menyisakan masalah dalam persoalan analisis dampak lingkungan (Amdal).

Deputy I Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Imam Hendargo mengungkapkan, izin amdal untuk pembangunan Pelabuhan Cilamaya sulit diterbitkan. Lantaran adanya banyak permasalahan terkait lingkungan, sosial dan ekonomi.

“Untuk kajian (bidang ekonomi) amdal Cilamaya ini, kami juga sudah meminta fatwa kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, sejak 23 Desember 2013 lalu. Tapi sampai sekarang belum ada surat jawaban,” ujar Imam di Jakarta, Kamis (11/12/2014), seperti dilansir inilah.com.

Menurutnya, fatwa Kemenko Perekonomian dinilai penting, karena proyek Pelabuhan Cilamaya dipastikan bakal mengganggu sejumlah proyek strategis nasional lainnya, yang selama ini sudah berjalan.

Imam juga mengatakan, aset strategis yang bakal terganggu oleh pembangunan Pelabuhan Cilamaya itu di antaranya proyek perluasan Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang berjalan, dan eksplorasi migas yang juga sudah berjalan sejak lama.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung sikap Menko Perekonomian era Presiden SBY, yang sempat membatalkan proyek Pelabuhan Cilamaya.

“Ada tumpang tindih dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan migas. Sehingga kami tidak bisa memerikan izin amdal. Ditambah pula dalam kajian sosial dan lingkungan juga tidak terpenuhi. Jadi sangat tepatlah kalau dibatalkan,” katanya.

Imam mengungkapkan, jika pembangunan Pelabuhan Cilamaya direalisasikan, tidak hanya dua proyek strategis nasional tersebut yang terganggu. Ekosistem dan biota laut di sana juga akan terganggu. Bahkan yang paling mengerikan, adalah kemungkinan timbulnya bencana besar di perairan Karawang. Bencana yang dimaksud adalah meledaknya pipa-pipa gas yang telah dibangun oleh Pertamina sejak lama.

“Ada banyak pipa dan sumur Migas sudah terpasang di sana, yang terbukti sangat potensial untuk cadangan energi nasional. Anjungan Pertamina juga di sekitar situ. Yang ini sudah ada amdalnya. Kalau pelabuhan jadi dibangun, bukan hanya merusak aset nasional, tapi bisa menimbulkan bencana ledakan yang dahsyat. Kan pipa-pipa ini tidak keliatan,” katanya.

Di samping itu, kata Imam, penolakan dari kalangan nelayan dan petani Jawa Barat juga menjadi bagian dari aspek sosial amdal. Dengan penolakan masyarakat, maka dari sisi amdal, pembangunan Pelabuhan Cilamaya tidak layak.

Ditambah lagi dalam kajian aspek lingkungan hidup, di perairan Karawang ini banyak biota laut yang harus dilestarikan, bakal terganggu dengan adanya pelabuhan Cilamaya.

“Jadi seharusnya pak Menteri Jonan bisa membicarakan dulu rencana kelanjutan Pelabuhan Cilamaya ini. Dengan Pertamina, dengan Pelabuhan Tanjung Priok, juga dengan masyarakat dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau tak layak secara sosial, ya tidak boleh dibangun,” katanya.

Sebelumnya, Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Maksum Mahfudz berharap Pemerintah tidak mengabaikan kajian komprehensif tentang Amdal dan kemaslahatan warga di sekitar proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya.

Bagi Maksum, apapun proyek pembangunan yang hendak dijalankan Pemerintah, tidak boleh dipaksakan demi kepentingan sekelompok orang, pengusaha, apalagi kepentingan negara asing, dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan aset nasional.

Pemerintah Jokowi jangan sampai terjebak lagi pada paradigma Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan fisik dengan mengabaikan sisi sosial dan kemanusiaan.

“Pembangunan apapun jangan sampai mengorbankan masyarakat. Sebab hakikat pembangunan haruslah memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat dan melindungi masyarakat dari kedzaliman,” kata Maksum.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here