Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Dibela Mantan Ketua Dewan

0
454
foto:usman/radarsukabumi DISOROT: Pembangunan Pelabuhan Pegumpan Regional (P2R) di Pantai Karangpamulang, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi terus digeber, senin (14/12).

Sukabumi – (suaracargo.com)

Meski berbagai bentuk penolakan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional (P2R) di Pantai Karangpamulang, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi terus bergulir, namun masih ada pihak yang mendukung pembangunan proyek yang menjadi sorotan publik ini khususnya dari komunitas surfing yang ada di Sukabumi.

Asep Wahyu, misalnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi itu ikut angkat bicara.

Pria yang juga tokoh Palabuhanratu ini mengaku jika dalam pembangunan P2R di Pantai Karangpamulang tersebut menghilangkan tempat bermain penduduk Palabuhanratu, yang biasanya mandi atau sekadar nongkrong di pantai ini pada akhir pekan. Tapi sebenarnya, lanjut Asep Wahyu, Palabuhanratu akan diuntungkan ke depannya.

“Selain akan menambah nilai ekonomi masyarakat, Pelabuhan Pengumpan Regional juga akan memberi nilai lebih di Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi,” jelas Away sapaan akrab Asep Wahyu.

Di sisi lain, Away membantah jika dalam proyek itu terdapat unsur kepentingan pribadi. Menurutnya, jika pembangunan P2R itu rampung, banyak warga Palabuhanratu yang terlibat di dalamnya seperti menjadi pekerja atau yang usaha di lingkungan P2R. “Itu kan menguntungkan masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya warga Palabuhanratu, yang paling dekat dengan P2R, apalagi Dinas Perhubungan (Dishub) menjanjikan akan memfasilitasi tempat bermain di sekitar kawasan itu nantinya,” terangnya.

Siapapun yang menolak atau berkeinginan memindahkan P2R, lanjut Away, agar memikirkan terlebih dahulu dampaknya. “Pembangunan tersebut telah dimulai, dan saya yakin itu telah mengeluarkan anggaran yang tak sedikit, jika dipaksakan terus bisa jadi anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat ke Kabupaten Sukabumi ditarik kembali, padahal untuk mendapatkan program ini saya yakin tak mudah,” bebernya, se[erti dilansir jabar.pojoksatu.id.

Yang lebih parah lagi, masih menurut Away, jika pembangunan P2R gagal, Kabupaten Sukabumi khususnya Palabuhanratu dikhawatirkan tidak akan mendapatkan lagi program pembangunan seperti itu. “Karena program pemerintah itu butuh dukungan masyarakat, padahal dampak dari dibangunnya dermaga tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat juga nantinya,” jelas pria ramah ini.

Ia berharap agar masyarakat, komunitas ataupun organisasi mahasiswa apapun bisa berjalan bersamaan dalam mengawal program pemerintah. “Jika ada yang masih menolak, mending duduk bersama menjaga kondusifitas,” ajaknya.

Meski mendukung persoalan pembangunan itu, Away meminta Dishub melakukan pembebasan lahan untuk lepas pandang seperti di beberapa dermaga di daerah lain, serta menyiapkan jalan alternatif untuk menanggulangi kemacetan. Adapun, untuk persoalan aspirasi dari berbagai elemen seperti mahasiswa yang menanyakan persoalan AMDAL, ia pun menyarankan agar Dishub melakukan pembangunan tersebut secara prosedural. “Pembangunan ya harus dilakukan secara prosedural, lakukan dengan baik bila perlu libatkan mahasiswa di analisisnya, siapkan juga jalan untuk alternatifnya, karena di situ lalu lalang kendaraan berat apalagi setelah jadi nanti, jalan tersebut sangat penting,” urainya.

Sementara itu, aksi penolakan terhadap pembangunan P2R dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Sukabumi. “Adanya penolakan itu akibat tak adanya sosialisasi kepada masyarakat,” ungkap Ketua PC GMNI Sukabumi, Dewek Sapta Nugraha.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Surfing Kabupaten Sukabumi, Diki juga menolak keras P2R sampai melakukan penggalangan 1000 tanda tangan, sebagai bentuk penolakan komunitas pencinta surfing terhadap pembangunan P2R di Karangpamulang. “Karangpamulang ini merupakan tempat komunitas kami untuk melakukan latihan dan semacamnya,” kesal Diki. Selain itu, di luar negeri saja menurutnya, untuk membuat ombak sebagus di Karangpamulang harus mengeluarkan uang jutaan dolar. Dirinya heran, kenapa di Kabupaten Sukabumi yang telah mempunyai kekayaan alam begitu baik harus dirusak dengan bangunan anyar seperti itu. “Kita mempunyai kekayaan alam tanpa harus mengeluarkan uang banyak seperti negara lain, kita hanya perlu merawatnya,” terangnya.

Kepala Bidang Hubungan Laut dan ASDP Dishub, Kabupaten Sukabumi, Mulyadi membantah jika pembangunan P2R di Pantai Karangpamulang tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Menurutnya, sejak 2013 silam sampai sebelum dibangunnya P2R ini sosialisasi terus dilakukan ke semua lapisan masyarakat. “Kita beberapa kali panggil masyarakat untuk ikut serta berkumpul dan mensosialisasikan pembangunan itu, dan banyak yang terlibat di sosialisasi tersebut,” tandas Mulyadi.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here