Pembangunan PLB di Indonesia Timur Masih Terkendala

0
436
ilustrasi pusat logistik berikat (sentananews.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Asosiasi Logistik Indonesia mengakui bahwa wilayah Indonesia Timur belum memenuhi syarat utama pembangunan Pusat Logistik Berikat.

Wakil Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan, pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) bertujuan meningkatkan industri dalam negeri secara menyeluruh.

Pembangunan PLB sudah direncanakan dan akan segera diresmikan oleh Presiden. Ada 12 tempat yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLB. Namun, berdasarkan keterangan Mahendra di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2016), masih ada kesulitan yang harus dihadapi terkait pembangunan PLB di sana.

Mahendra menjelaskan bahwa kesulitan itu disebabkan sedikitnya kegiatan industri, khususnya industri manufaktur di Indonesia Timur. Mahendra mengakui, strategi mengembangkan PLB membutuhkan infrastruktur dan transportasi yang memadai.

Fungsi lain dari PLB adalah mendekatkan produsen langsung dengan distributor. Mahendra menyebutkan bahwa PLB bukan hanya menjadi area penyimpanan atau pergudangan barang tetapi juga tempat pertemuan antara produsen langsung dengan pembeli. PLB diharapkan bisa mengefisiensikan rantai pasokan yang secara otomatis menurunkan biaya logistik.

Oleh sebab itu kami dari ALI dan sejumlah pelaku usaha logistik mencoba melakukan seminar logistik di Sorong, Papua, sebagai bentuk teriakan kepada pemerintah agar membenahi sistem logistik di Indonesia Timur, sambungnya.

Bersama ALI, Mahendra sangat mendorong program-program pembangunan infrastruktur yang hendak dilakukan pemerintah di Indonesia Timur guna membantu proses rantai pasok atau supply chain di kawasan itu.

Pada 2016 dia memprediksikan industri logistik dan supply chain mencapai 10%-15%. Pertumbuhan tersebut juga perlu dikawal seiring dengan sejumlah regulasi yang diluncurkan pemerintah yakni Paket Kebijakan Ekonomi I-X.

“Itulah alasan untuk mencapai target tersebut perlu peninjauan ulang terhadap kebijakan pemerintah, maka saya mendorong adanya Dewan Logistik Nasional untuk mengawasi kebijakan, atau damage control, sebuah elemen yang memantau kebijakan publik atas kegiatan rantai pasokan, ungkap Mahendra, seperti dilansir bisnis.com.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here