Pemerintah akan Bangun Pelabuhan Darat di Entikong Bulan Agustus Mendatang

0
302

20120505entikong

Jakarta – (suaracargo.com)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus para menteri terkait untuk membangun kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Kalimantan Barat. Pelabuhan darat merupakan salah satu fasilitas yang akan dibangun di kawasan tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan, pihaknya telah melaporkan perkembangan proses tindak lanjut dari kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa wilayah perbatasan, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Ia menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebelumnya telah menyetujui pengerahan rencana utama tujuh pintu lintas batas negara, salah satunya Entikong.

“Entikong ini yang akan kami kembangkan pada 2015. Dengan masterplan, kami sudah bisa melakukan pengembangan infratrukturnya, baik jalan yang menuju pintu maupun jalan yang sejajar dengan perbatasan,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

Salah satu fasilitas yang dibutuhkan kawasan tersebut, kata Basuki, adalah pelabuhan darat. Fasilitas itu akan dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan.

“Kami sudah sepakat lokasinya. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah siapkan desain dan amdalnya. Mungkin 2015 dimulai tahun jamak sampai 2016,” kata dia, seperti dilansir CNN Indonesia.

Selain pelabuhan darat, Basuki mengaku telah melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai fasilitas perbatasan lainnya, di antaranya imigrasi, pintu lintas, disinfektan ke karantina, sanitasi, air minum, dan lain sebagainya. Seluruh fasilitas perbatasan ini nantinya akan dikembangkan secara lebih baik dari sekarang.

“Saya diminta bandingkan. Jangan sampai bangun baru tapi lebih jelek. Jadi perintahnya, harus lebih baik dari yang di seberang,” ujar dia.

Basuki mengatakan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis sejauh ini telah melakukan sosialisasi, menentukan lokasi, dan menyiapkan seluruh detail.
“Hambatan sosial sudah diatasi Gubernur dan Bupati di daerah tersebut,” kata dia.

Senada dengan Basuki, Menteri Jonan mengatakan, pihaknya akan membangun terminal angkutan barang internasional dengan menyesuaikan rencana utama yang telah disepakati.

“Menteri Basuki akan bangun jalan, fasilitas perbatasan, dan sebagainya, sedangkan Kemenhub akan bangun terminal untuk angkutan barang yang terpadu,” ujar dia.

Perihal lokasi pembangunan, kata Jonan, pihaknya telah mencari kira-kira lokasi mana yang nantinya tetap bagus dan tahan apabila perdagangan meningkat. “Bisa 10 sampai 20 tahun ke depan,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyebutkan bahwa kementeriannya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 triliun untuk pembangunan tiga kabupaten di Kalimantan Barat.

“Akan dibuat pelabuhan darat, pasar, ini infrastruktunya harus dipercepat, tidak bisa sendirian, karena ini menyangkut semua kementerian untuk masalah ini. Semuanya saling kait mengait, memang ini adalah program untuk dikeroyok bersama,” ujar dia.

Marwan mengatakan, program ini akan mulai berjalan pada bulan Agustus mendatang. Hal itu karena tiap kementerian yang mengurusi perbatasan sudah memiliki rencana utama masing-masing untuk membangun perbatasan.

Ketika ditanya soal target capaian pembangunan, Marwan menjawab hal tersebut sesuai dengan waktu anggaran.

“Untuk anggaran ini Agustus-September maksimal sudah harus selesai. Itu program multiyears,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengaku sangat gembira setelah mendengarkan penjelasan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan para menteri yang mengumumkan kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong akan segera dibangun tahun ini.

Menurut Cornelis, dibangunnya kawasan perbatasan ini menjadi pertanda apa yang telah lama diimpikan rakyat Kalbar akan segera terwujud.

“Untuk Entikong, ini mimpi yang sudah sekian puluhan tahun, sejak zaman Orde Baru ternyata bisa terwujud dalam jangka waktu cepat,” ujar Cornelis di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY