Pemerintah Batasi Keuntungan Maksimal BUP Sebesar 25 Persen

0
185
ilustrasi peti kemas (kompas.com/Heru Sri Kumoro)
ilustrasi peti kemas (kompas.com/Heru Sri Kumoro)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah membatasi margin keuntungan yang diambil oleh badan usaha pelabuhan (BUP) maksimal 25% pada setiap tarif jasa kepelabuhanan yang dikenakan kepada para pengguna jasa. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemhub) Bobby R Mamahit menyatakan, aturan mengenai hal tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 95/2015 tentang penetapan harga jual jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh BUP yang diundangkan pada 25 Mei 2015.

“Jadi semua BUP termasuk Pelindo I-IV harus memenuhi peraturan tersebut terhitung satu tahun sejak aturan ini diundangkan. Ya, semua BUP wajib menjalankannya pada 2016 mendatang,” kata Bobby saat ditemui oleh sejumlah media di Kantor Kemhub, Jakarta, Kamis (2/7).

Bobby mengungkapkan, dalam penyusunan regulasi tersebut, pihaknya sudah melibatkan serta berkomunikasi aktif dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk operator pelabuhan dan pelayaran selaku pengguna jasa di pelabuhan. Sebagian besar dari mereka telah menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan regulasi ini.

“Ya, semula INSA (Indonesia National Shipowners Association) mengusulkan margin keuntungan untuk BUP sebesar 15%, tetapi setelah dibahas lebih lanjut, maka kami menetapkan untuk membatasinya menjadi 25%. Semua setuju, termasuk Pelindo,” imbuh Bobby, seperti dilansir beritasatu.com.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY