Pemerintah Bentuk Task Force Tekan Dwelling Time di Pelabuhan

0
383
Ilustrasi kegiatan pengangkutan peti kemas di pelabuhan (foto ilustrasi: Istimewa / koran-sindo.com)
Ilustrasi kegiatan pengangkutan peti kemas di pelabuhan (foto ilustrasi: Istimewa / koran-sindo.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk segera membentuk task force untuk menyelesaikan upaya mempercepat dwelling time (masa sandar) di pelabuhan – pelabuhan di Indonesia. Saat ini dwelling time, di pelabuhan – pelabuhan mencapai bisa sembilan hari.

“Supaya lebih cepat menjadi tiga sampai empat hari, dan kami ditugaskan bersama Ombudsman dan PT Pelindo I, II, III dan IV untuk sama-sama bekerja dan melaporkannya dalam waktu tiga bulan,” ucap Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Soesilo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/2/2015), sebagaimana dilansir okezone.com.

Indroyono menambahkan, task force tersebut akan dipimpin langsung oleh dirinya dan akan mendengarkan semua masukan maupun kritik dari publik yang diwakili oleh Ombudsman untuk mengambil keputusan.

Dia juga mengatakan, banyak hal yang akan dilakukan dalam pembentukan task force tersebut. Namun, yang akan lebih banyak melakukan hal-hal tersebut adalah PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan di Indonesia.

“Banyak hal, teknisnya bisa ditanyakan Pelindo. Tapi yang utama besok saya akan mulai melihat kemungkinan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil, baik berkaitan dengan administratif maupun fisiknya di lapangan, apa saja yang perlu kita perbaiki,” paparnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino menyebutkan, kendala yang menyebabkan lamanya dwelling time di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia adalah karena masalah administrasi dokumen. Sementara itu, untuk fisik pelabuhannya sendiri tidak ada kendala. “Kalau dalam administrasi dokumen itu kan ada pre-custom clearence, custom clearence, dan post custom clearence,” jelasnya.

“Nah tadi tantangan untuk kita adalah bagaimana supaya dokumen itu bisa diserahkan sebelum kawal masuk ke Indonesia. Kalau diserahkan sebelum kawal masuk itu bisa diturunkan jadi 2,5 hari. Nah ini tantangan buat kita. Tapi salah satu masalah besar itu karena itu enggak berfungsi dengan baik, enggak terkoneksi dengan semua kementerian, enggak single window,” tukasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here