Pemerintah Curigai Adanya Penggunaan Mata Uang Dollar Dalam Transaksi di Pelabuhan

0
424
Suasana aktifitas bongkar muat peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/9/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Suasana aktifitas bongkar muat peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/9/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid II telah membuat komitmen dengan operator pelabuhan, agar memakai mata uang rupiah di dalam transaksi. Komitmen ini dibuat pada saat Menteri Koordinator Perekonomian dijabat Chairul Tandjung.

“Pemerintah sebelumnya sudah sepakat waktu zaman pak Chairul Tandjung pakai rupiah di pelabuhan,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Imam Haryono di Kementerian Perindustrian, Jumat (13/3/2015).

Namun hingga saat ini Kementerian Perindustrian menilai masih ada transaksi di pelabuhan dalam negeri yang menggunakan mata uang dollar AS.
Padahal, penggunaan mata uang rupiah di pelabuhan sudah tertuang dalam UU no. 7 tahun 2011 mengenai mata uang. UU tersebut menyatakan bahwa seluruh transaksi di dalam negeri wajib menggunakan rupiah untuk mencegah depresiasi nilai tukar yang semakin parah. “Masih ada banyak dollar AS di pelabuhan,” ungkap Imam.

Untuk itu, pemerintah berencana akan melakukan sidak khusus memeriksa transaksi di pelabuhan. Namun Imam enggan memaparkan waktu yang tepat agar sidak tersebut efektif dan mendapat temuan transaksi dengan dollar AS. “Kalau kita bongkar waktunya, takutnya mereka langsung ganti sistemnya dengan rupiah,” ujar Imam, sebagaimana dilansir tribunnews.com.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here