Pemerintah Diminta Tidak Paksakan Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

0
334
ilustrasi pelabuhan (okezone.com)
ilustrasi pelabuhan (okezone.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang yang terus digaungkan dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketundukan pemerintah terhadap kepentingan asing.

Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof Tjipta Lesmana, menyarankan sebaiknya pemerintah membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan di Cilamaya dan merelokasinya ke Jawa Tengah.

“Ironis jika pemerintah hanya mementingkan pembangunan pelabuhan tersebut demi melayani produsen otomotif, terutama yang memproduksi kendaraan murah,” ujar Tjipta, Rabu (19/11/2014), seperti dilansir okezone.com. Menurut profesor tersebut, di tengah krisis BBM yang sedang melanda saat ini, sungguh tidak elok jika memaksakan proyek tersebut demi kepentingan asing.

“Ini kontradiktif sekali. Apakah ini kepentingan Jepang? Yang saya tahu, pabrik mobil mereknya ada di sana semua. Jadi butuh pelabuhan. Terlebih kalau konsultan perencanaannya dari Jepang,” ungkapnya.

Tjipta kembali mendesak pemerintah membatalkan rencana yang diinisiasi oleh Pemerintah Jepang tersebut. Karena rencana itu dianggap menggangu sejumlah aset nasional yang selama ini memberi pemasukan terbesar bagi APBN.

“Batalkan saja, daripada kita cari sumur migas baru, yang pastinya akan menyusahkan. Kalau sumur sampai harus ditutup, tentu pemerintah Indonesia sangat rugi, sebaiknya dibatalkan, rugi kita,” tandasnya.

Sementara itu, aktivis Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Ayip Abdullah berpendapat, Pelabuhan Cilamaya setidaknya akan mengalihfungsikan sebanyak 600 hektare lahan pertanian aktif di daerah Karawang.

“Pertanian di kawasan ini menghasilkan 300 ton per musim untuk menyangga kebutuhan pangan nasional. Padahal, Karawang merupakan wilayah yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan produksi beras dan menjadi basis swasembada beras,” tandasnya.

Sementara itu, analis Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, meminta pemerintah bersikap konsisten terhadap Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) supaya tidak saling tumpang tindih.

“Pelabuhan di Cilamaya akan mengganggu potensi minyak, itu yang seharusnya dikoordinasikan jauh-jauh hari. Sektor energi di Cilamaya ini sangat menopang industri, dan sektor industri tentunya tidak boleh mematikan sektor itu. Itu akibat ego sektoral yang harus dijauhkan untuk ke depan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan analis ekonomi kebijakan publik, Ichsanoddin Noorsy. Menurutnya, khusus pada royek pembangunan Pelabuhan Cilamaya, pemerintah tidak mencermati kajian awal Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Misalnya posisi pelabuhan yang kurang tepat karena kedalaman laut yang kurang mendukung. Sekarang timbul persoalan lain mengenai masalah produksi minyak di lokasi. Jika dipaksakan, maka bakal berbenturan dengan kepentingan nasional yang sangat vital,” katanya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here