Pemerintah Harus Realisasikan Konsep “Clean Port” atau Pelabuhan Bersih

0
355
Ilustrasi pelabuhan di Indonesia. (sumber: Suara Pembaruan)
Ilustrasi pelabuhan di Indonesia. (sumber: Suara Pembaruan)

Jakarta – (suaracargo.com)

Kalangan pengamat dan aktivis meminta pemerintah segera mengimplementasikan konsep clean port atau pelabuhan bersih yang ramah lingkungan. Hal itu sebagai pendukung infrastruktur dalam program tol laut yang dicanan­gkan Presiden Jokowi.

Pengamat Kemaritiman dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Alan F Koropitan mengatakan, konsep pelabuhan bersih atau clean port harus segera diimplementasikan untuk mengurangi dampak pencemaran dan perubahan iklim di sektor maritim. Dia berharap pemerintah segera mengimplementasikan konsep tersebut. Apalagi, dalam lawatannya ke Jepang beberapa hari lalu, Jokowi sepakat untuk membentuk forum maritim dengan pemerintah Jepang.

“Forum maritim yang dibentuk dengan Jepang itu bisa mendorong terciptanya ‘clean port’. Kita bisa belajar banyak dari Jepang yang sistem pelabu­hannya sudah sangat baik,” katanya di Jakarta, hari Minggu kemarin (29/03/2015)

Menurut Alan, konsep clean port ini penting mengingat pe­merintahan Jokowi-JK men­gusung program tol laut sebagai program unggulannya dalam Pilpres lalu. “Indonesia masih mengawang-awang di tengah mimpi pemerintah untuk mem­bangun tol laut,” ujarnya.

Dia mengingatkan, untuk membangun tol laut dibutuhkan manajemen pelabuhan yang baik, sementara sampai saat ini manajemen pelabuhan Indonesia masing tumpang tindih. “Kalau mau biar wewenangnya jelas ya kasih saja ke satu pihak, Pelindo misalnya, jadi bisa terpenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan untuk jadi pelabuhan yang bagus,” usulnya, seperti dil

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Syafrudin mengatakan, implementasi clean port bertu­juan untuk membuat transpor­tasi laut lebih efisien sekaligus berbahan bakar bersih. “Dengan mengimplementasikan ‘clean port’, kita bisa meminimalkan hingga 20 persen penggunaan bahan bakar. Di lain pihak, juga bisa mengurangi biaya kesehatan karena buruknya udara pelabu­han yang kotor,” katanya.

Menurut dia, sampai saat ini belum ada pelabuhan di Indonesia yang menggunakan skema clean port, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. “Tanjung Priok itu kapal yang kotor saja masih diterima, padahal di Tiongkok, Hong Kong atau Singapura sudah no­lak kapal berbahan bakar kotor. Bahkan kapal Indonesia kadar belerangnya sudah mencapai 10.000 ppm yang punya andil besar sumbang karbon hitam dan karbondioksida,” ungkapnya.

Syafrudin mengingatkan, saat mengusung konseptol laut pemerintah harus berupaya mengurangi emisi karbondioksida (CO2) dari transportasi laut. “Pengembangan tol laut dan pembangunan pelabuhan yang direncanakan pemerintah harus memperhatikan konsep clean and green port, transportasi laut dan angkutan logistik yang juga clean and green,” katanya.

Dia mengemukakan, saat ini banyak bahan bakar kapal yang kadarnya belerangnya mencapai 10.000 ppm. “Kadar belerang tersebut memicu polutan hingga ukuran 2.5 ppm yang sangat berbahaya bagi publik di sekitar pelabuhan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebel­umnya, proyek tol laut oleh Presiden Jokowi direncanakan akan selesai pada 2016 atau 2017. Hingga saat ini dari 24 pelabuhan yang akan digunakan untuk tol laut, baru dua pelabu­han yang beroperasi. “Masih parsial tol laut ini. Februari ini sudah dua yang beroperasi,” kata Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihantono, di Jakarta, Kamis (26/3).

Dia menyebutkan, ada 24 pelabuhan terkait kebutuhan tol laut. Pembangunan pelabu­han tersebut ditargetkan akan selesai pada 2016 atau 2017. “Keseluruhan target kita 2016- 2017 sudah terkoneksi semuanya. Nanti semesternya baru kita eval­uasi yang sudah beroperasi dua pelabuhan tadi,” katanya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here