Pemerintah Lebih Baik Kembangan Pelabuhan Cirebon

0
202
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Cirebon, Rabu (3/12/2014)
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Cirebon, Rabu (3/12/2014) – tribunnews.com

Jakarta – (suaracargo.com)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seharusnya mengembangkan Pelabuhan Cirebon untuk mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, bukan malah ngotot membangun Cilamaya yang baru bisa beroperasi di tahun 2023.

“Kenapa kemenhub tidak memaksa Pelabuhan Cirebon dibangun? Harusnya bisa. Kalau bisa memaksa Cilamaya, berarti Cirebon juga bisa memaksa kembangkan pelabuhan,” kata Ina Primiana, Peneliti dari Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Menurutnya, tidak perlu ngotot membangun Pelabuhan Cilamaya yang masih tidak jelas akibat Kemhub tidak mengajak semua pihak yang mempunyai kepentingan di wilayah tersebut. Pemerintah seharusnya mengembangkan Pelabuhan Cirebon yang sudah mempunyai fasilitas pendukung dan siap dioperasikan. “Cirebon bisa dijadikan prioritas oleh Kemenhub, karena fasilitas pendukung di sana sudah lengkap. Ada kereta api dan jalan tol yang akan dikembangkan. Nanti biaya transportasinya akan menjadi murah,” kata Ina, sebagaimana dilansir tribunnews.com.

Guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini mengatakan, konflik kepentingan di Cilamaya karena tidak semua pihak dilibatkan. Pihak yang tidak dilibatkan antara lain, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) sebagai pengelola sumur dan fasilitas produksi minyak dan gas (migas) blok ONWJ. “Perencanaannya tidak terintegrasi antarinstansi dan lembaga dalam merumuskan pembangunan Cilamaya, sehingga menjadi konflik. Dikatakan bahwa Feasibility Study (FS) selesai pada 2011, tapi baru diketahui 2014. Sedangkan tata ruang Karawang baru ditetapkan 2013,” kata Ina.

Pengembangan Pelabuhan Cirebon lebih penting karena di sana sudah ada sarana pendukung. Apalagi saat ini kawasan industri beralih ke wilayah Jawa Barat bagian timur, seperti Kabupaten Majalengka. Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk mengesampingkan Pelabuhan Cirebon demi mengurangi kepadatan Tanjung Priok.

“Industri di wilayah timur harusnya di-cover Cirebon. Pemerintah belum mampu melihat secara seimbang mana kepentingan yang lebih berdampak besar terhadap masyarakat banyak saat ini dan kedepan, sehingga ini bertele-tele,” katanya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY