Pemerintah Masih Bahas Pemberian Insentif Galangan Kapal

0
365
ilustrasi galangan kapal (maritimedia.com)
ilustrasi galangan kapal (maritimedia.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, masih menggodok insentif yang akan diberikan pada industri galangan kapal nasional sehingga tenggat waktu yang ditetapkan dalam sepekan pun meleset.

Plt Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan bahwa pembahasan kebijakan yang turut melibatkan Kementerian Perindustrian ini tak bisa selesai cepat. Tapi Andin tidak memberikan estimasi waktu yang dibutuhkan.

“Bukan masalah dikabulkan atau tidak tetapi harus semua sepakat dulu agar dampak positifnya ada. Jangan sampai sudah keluar keputusan dengan cepat tetapi dampaknya buruk,” tutur Andin sebagaimana dilansir maritimedia.com

Beberapa waktu yang lalu, pada 11 November 2014, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menggelar rapat koordinasi soal industri galangan kapal.

Ada empat poin yang disepakati untuk dibahas diantaranya bea masuk 0% untuk komponen impor tertentu, penyederhanaan prosedur bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), opsi pajak pertambahan nilai (PPN) 0% yang akan dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah, dan revisi Peraturan Pemerintah No. 52/2011 soal fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk galangan kapal.

Andin juga menyatakan bahwa bea masuk 0% untuk komponen impor tertentu, agar dapat diberikan, harus dilihat dengan jeli. Komponen yang mendapatkan kelonggaran fiskal ini harus produk yang belum diproduksi di dalam negeri dan produk bersangkutanpun hanya digunakan untuk kapal. “Tidak semua komponen kapal khusus untuk kapal saja. Kalau yang seperti itu dibebaskan nanti bisa merembes untuk pemakaian selain galangan kapal,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan insentif galangan kapal akan diputuskan dalam sepekan, seusai rapat koordinasi lintar kementerian. Adapun pembahasannya dilakukan oleh tim khusus dikomandoi Plt. Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Panggah Susanto. “Dalam seminggu harus sudah selesai agar bisa kami laporkan dalam rapat kabinet selanjutnya,” kata Menperin Saleh Husin.

Secara khusus pemerintah fokus membidik peningkatan produktivitas galangan kapal di luar Batam. Kinerja sekitar 88 galangan kapal di luar Batam dinilai jauh tertinggal dibandingkan dengan 110 galangan kapal yang beroperasi di Batam

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here