Pengiriman Kepiting dari Kukar Hanya Boleh Dilakukan 4 Bulan Sekali

0
31

Samarinda – (suaracargo.com)

Pengiriman kepiting keluar daerah, bahkan mengekspor secara ilegal, harus mendapat perhatian serius. Hal itu bukan perkara sepele sebab berhubungan dengan pelestarian. Dilihat dari waktu, pendistribusian kepiting rupanya sudah diatur. Minimal empat bulan sekali. Setelah penggagalan distribusi kepiting bertelur dan kepiting kecil di daerah Handil II dan kawasan Samboja, Kukar, pada Sabtu (25/11), aturan pengiriman kepiting wajib ditaati.

Ditemui di sekitar Pelabuhan Samarinda Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kepala Seksi Pengawasan dan Pelanggaran Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Heriyanto menyatakan, Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, berat dan jenis kepiting untuk perdagangan dan konsumsi sudah ditentukan. “Yang bisa diperjualbelikan beratnya harus lebih 200 gram. Kalau yang dilarang keras perdagangan kepiting betina dan bertelur,” ungkapnya.

Lanjut dia, sejatinya pendistribusian hewan yang dengan mudah dijumpai di sekitar pantai dan daerah bakau itu tak boleh keluar daerah begitu saja. “Paling banyak temuan kasus kepiting ya di Kaltim,” imbuh Heriyanto. Dia mengklaim, 14 keranjang berisi kepiting kecil dan bertelur yang digagalkan tim gabungan Polairud Baharkam Mabes Polri tersebut masih terbilang sedikit. “Bulan kemarin itu besar-besaran dan pengirimannya melalui Pontianak,” tambahnya. Tujuannya tetap Malaysia.

Heriyanto menegaskan, waktu pendistribusian kepiting yang layak diperjualbelikan sudah diatur. Minimal, pengusaha kepiting bisa mengirim ke daerah lain empat bulan sekali. Hal itu demi kepentingan pelestarian dan ekosistemnya. Jadi, dalam setahun, pengiriman tentunya hanya bisa empat kali. Namun kenyataannya, sangat berbeda dengan kondisi di lapangan. Kepiting yang lolos dari pantauan bisa melenggang bebas keluar negeri setiap hari.

Pj Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wilayah Samarinda Muhammad Naim turut menjelaskan. Sebenarnya, kata dia, pelaku sudah mengetahui larangan pengiriman kepiting yang dilindungi Undang-Undang (UU). “Posisinya mereka hanya sebagai sopir dengan tujuan Balikpapan. Kami segera berkoordinasi dengan tim di Balikpapan,” sebut Naim.

Hasil analisis petugas, beberapa pengusaha nakal kerap mengirim kepiting tersebut melalui jalur darat. “Karena udara dan air kami selalu pantau,” tegas Naim. Disinggung soal pengiriman keluar negeri, Naim menyebut harga penjualan di Malaysia dan negara lain bisa lebih tinggi ketimbang di Indonesia. Terlebih kepiting bertelur.
a
Sedangkan, Polairud Baharkam Mabes Polri turut berkoordinasi dengan jajaran aparat setempat untuk bisa bersama-sama mencegah penyelundupan kepiting. Dalam penjelasannya, Chief Engineering KP Baladewa 8002 Kompol Rangka Mahardika menyebut, daerah perbatasan menjadi perhatian serius. Utamanya kendaraan jenis pikap, yang harus diperiksa. “Tak hanya kepiting, bisa saja narkotika atau lainnya,” pungkas Rangga.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY