Pengusaha Keluhkan Tagihan Dua Kali di Pulau Batam

0
103
Gedung Otorita Batam (id.wikipedia.org)

Batam – (suaracargo.com)

Situasi bisnis perkapalan di Pulau Batam makin hari makin tak kondusif. Pengusaha harus semakin mengencangkan ikat pinggang lantaran angkutan barang sedang sepi. Hal ini masih ditambah pula dengan aturan main baru yang dilakukan oleh penguasa Pulau Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

“BP Batam membikin Unit Pelaksana Teknis (UPT) pula di pelabuhan. Ini yang membikin kami makin keblinger. Kami harus membayar dua kali. Selain harus membayar ke Syahbandar, kami juga harus membayar ke BP Batam. Kok ada pula Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) ditagih dua kali ya?” keluh Osman Hasyim, Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi Pelabuhan dan Maritim Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kepada gatra.com di Batam Center Kota Batam, Rabu (30/8).

Lelaki 51 tahun ini mencontohkan, biaya yang dibayar dua kali itu antara lain jasa penggunaan area perairan, pengawasan barang sebesar 1 persen dan jasa pemakaian alat mekanis sebesar 10 persen. Menurut Osman, Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Badan Usaha Pelabuhan resmi sesuai perundangan. Pelindo menyelenggarakan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran.

“BP Batam itu apa? Kalau BP Batam mau mengelola pelabuhan, mestinya bikin dulu Badan Usaha Pelabuhan. Lantas BP Batam musti dapat pelimpahan kewenangan dulu dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebab Undang-Undang yang mengatur Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak ada mengamanatkan BP Batam bisa menyelenggarakan kepelabuhanan,” rinci Osman. Dan satu hal yang paling sensitif lagi, International Maritime Organization (IMO) tidak mengenal yang namanya BP Batam. “Sementara urusan pelayaran, itu sampai ke IMO lho,” ujarnya, seperti dilansir gatranews.com.

Apa yang dilakukan BP Batam tadi kata Osman adalah salah satu bukti benturan dan tumpang tindihnya kewenangan Kemenhub dan BP Batam. “Kami berharap Kemenhub turun tangan untuk memberesi carut marut yang ada di Batam ini. Sebab Kemenhub adalah institusi yang bertanggungjawab. Apa yang terjadi saat ini adalah pembiaran yang sudah berlangsung lama,” kata Osman.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono justru membantah apa yang dikatakan Osman. “Enggak ada dualisme di pelabuhan Batam. Syahbandar dan Kemenhub urusannya soal keselamatan pelayaran. Aspek otoritas dan pengusahaan ada di BP Batam. Masa Kemenhub ngurusin aspek komersil? Terlebih pelabuhan itu bukan aset Kemenhub lho,” katanya.

Reporter: Abdul Aziz

Editor: M. Nahar

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY