Pengusaha Logistik Minta Pemerintah Harmoniskan Regulasi Pengiriman Barang

0
440
Ilustrasi pengiriman barang (foto: istimewa / inilah.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pelaku usaha jasa logistik menilai banyak persoalan yang harus dibenahi pemerintah agar cost logistik dapat ditekan agar lebih efisien. Dari sekian banyak masalah, 10% berasal dari dwelling time.

Chief Executive Officer (CEO) Raja Pindah, M. Akbar Djohan mengatakan,masalah dwelling time sudah jadi isu nasional.

“Isu dwelling time itu hanya 10% daripada masalah logistik nasional. Hanya kurang dari 10% kontribusinya terhadap logistik nasional,” kata dia usai launching aplikasi Raja Pindah di Jakarta, akhir pekan.

Ia juga menyoroti masih tumpang tindihnya aturan regulator. Keruwetan tersebut ditenggarai sebagai pemicu tidak efisiensi jasa logistik. Padahal aturan yang proporsional itu sangat dinanti.

“Yang menjadi masalah utama adalah regulasi itu sendiri sebagai output dari pemerintah sebagai regulator yang masih produktif mengeluarkan aturan yang kontraproduktif dan saling bertentangan, ” kata dia, seperti dilansir inilah.com.

Ia memberikan contoh, seperti peraturan penalti 900% di hari kedua. Itu kan kontraproduktif. Di satu sisi Kemenko Perekonomian dengan giatnya mengeluarkan produk deregulasi untuk meng-cut semua regulasi yang menghambat logistik nasional. Hal yang paling penting harus diselesaikan pemerintah yaitu cargo balance, bagaimana kelancaran arus barang dari Jawa ke Papua atau Papua ke Jawa, itu terjadi balance traffic dua arah.

“Bukan hanya dwelling time karena dwelling time itu hanya berkecimpung di ekspor-impor dan menjadi kasus hanya di Tanjung Priok. Sedangkan kita punya lebih dari 10 pelabuhan utama ada Tanjung Perak, Tanjung Mas, Belawan, Makassar. Ini yang harus dioptimalisasikan. Bukan hanya case di Tanjung Priok,” jelas dia.

Oleh karena itu, ia berpendapat aturan yang tumpang tindih tersebut diharmoniskan. Jangan lagi berpikir untuk membuat peraturan, tapi mensinergikan dan mengharmonisasikan itu kuncinya. Itu quick win. Biayanya murah dari pada bangun infrastruktur.

“Bukan aturan baru yang harus dibikin, tapi implementasi dan law enforcement. Karena regulasi kita banyak banget stakeholder yang terlibat dari semua Kementerian atau Lembaga yang terkait dengan logistik nasional,” ucap dia.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here