Penyelundupan Barang Tidak Hanya Lewat Pelabuhan Tikus

0
379
ilustrasi pelabuhan (makassar.bisnis.com)
ilustrasi pelabuhan (makassar.bisnis.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mendesak Kementerian Perhubungan membantu mengatasi penyelundupan barang. Cara mengatasi masalah itu adalah dengan meningkatn pengawasan dan mengendalikan arus lalu lalang barang di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang selama ini menjadi salah satu sarana pendukung utama penyelundupan. Pelaku penyelundupan banyak yang memanfaatkan tempat pendaratan yang tidak atau sulit diawasi itu untuk memasukkan atau mengeluarkan barang selundupdalah an.

“Kami berharap Kementerian Perhubungan ikut membantu mengatasi penyelundupan dengan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan ilegal,” ujar Bambang, akhir pekan lalu, di Karimun, Kepulauan Riau, sebagaimana dilansir kompas.com.

Menurut Ketua Asosiasi Importir Seluler Indonesia (AISI) Eko Nilam, ada dua bentuk modus penyelundupan di Indonesia. Pertama, penyelundupan barang melalui pelabuhan-pelabuhan tikus atau ilegal. Kedua, penyelundupan barang dengan memanipulasi dokumen. Penyelundupan-penyelundupan jenis kedua itu justru lebih banyak terjadi di tersebut banyak terjadi di pelabuhan-pelabuhan resmi. “Contohnya, menyelundupkan barang A yang harganya mahal, tetapi dilaporkan sebagai barang B yang harganya murah. Atau bisa juga memasukkan 100 unit barang, tetapi dilaporkan 20 unit saja,” ungkap Eko, Senin (27/4), di Jakarta.

Eko berpendapat, terlalu naif kalau pemerintah menganggap penyelundupan hanya terjadi pada pelabuhan ilegal. Padahal, penyelundupan besar-besaran justru terjadi di pelabuhan-pelabuhan besar dan bandara-bandara internasional. Pengawasan bahkan penutupan pelabuhan-pelabuhan ilegal tidak akan banyak pengaruhnya terhadap impor ilegal, terutama produk-produk seluler. “Kesan saya, Menteri Keuangan menyalahkan Menteri Perhubungan dalam kasus-kasus impor ilegal. Bagaimana dengan kinerja di Bea dan Cukai?” kata Eko.

Di satu sisi, tambah Eko, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian berusaha semaksimal mungkin menyusun aturan-aturan menekan importir legal. Namun, di sisi lain, mereka justru menutup mata bahkan terkesan membiarkan impor ilegal terjadi dengan leluasa. Penutupan pelabuhan tikus, menurut Eko, memang penting. Namun, upaya itu perlu disertai dengan penertiban penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan resmi. Kinerja pengawasan dan penegakan hukum di sektor tersebut harus diperbaiki.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here