Peran Banyak Pihak Dibutuhkan Dalam Pengembangan Infrastruktur BBG

0
337
Ketersediaan infrastruktur gas berupa jaringan pipa dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan sektor transportasi. Foto: Istimewa / sindonews.com
Ketersediaan infrastruktur gas berupa jaringan pipa dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan sektor transportasi. Foto: Istimewa / sindonews.com

Jakarta – (suaracargo.com)

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, pemerintah gencar menggalakkan kampanye penghematan energi. Salah satu yang ditekankan pemerintah adalah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan beralih menggunakan gas bumi. Dengan penggunaan gas bumi, kata pemerintah, negara akan dapat melakukan penghematan. Penghematan itu dilakukan dengan berkurangnya subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahun.

Penggunaan gas bumi untuk bahan bakar ini tidak hanya diproyeksikan untuk sektor industri dan transportasi saja tetapi juga menyentuh kalangan rumah tangga dan kawasan perumahan.

Sayang, program Konversi bahan bakar minyak ke gas bumi ini seperti jalan ditempat. Selain faktor kebijakan yang dinilai oleh beberapa pihak tidak jelas, faktor lainnya yang menghambat adalah ketersediaan infrastruktur. “Jika infrastruktur gas tidak ada, maka program konversi BBM ke gas hanyalah wacana belaka” ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria kepada Sindo, sebagaimana dilansir sindonews.com.

Ketersediaan infrastruktur gas berupa jaringan pipa dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan industri, bahkan sektor transportasi. “Dengan infrastruktur yang menunjangn maka industri akan otomatis tumbuh, sekarang tinggal bagaimana infrastruktur ini dibangun, oleh siapa dan aturannya seperti apa,” kata Sofyano. Dia juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan industri.

“Semua pihak terkait harus bisa berpikir jangka panjang untuk sama-sama mendukung kepentingan nasional dan kepentingan bisnis operator pengelola energi dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara,” tegas Sofyano. Pemerintah juga didesak mendukung pengembangan bahan bakar gas untuk transportasi agar konsumsi BBM di sektor transportasi berkurang. “Pemanfaatan gas untuk transportasi masih terkendala ketersediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG),” tuturnya.

Karena itu, lanjut Sofyano, butuh sinergi banyak pihak agar gas bisa dimanfaatkan maksimal. Kalangan industri automotif juga harus mendukung upaya pengembangan infrastruktur gas ini.

Direktur Corporate and External Affairs PT Toyota Motor Manufacturing (TMMIN) I Made Dana Tangkas mengatakan bahwa industri automotif menyambut positif kebijakan peralihan bahan bakar minyak ke gas alam. Namun, kata dia, yang perlu mendapat perhatian serius adalah ketersediaan infrastruktur. “Dari sisi teknologi kami sudah siap memproduksi mobil berbahan bakar gas. Persoalannya adalah infrastrukturnya masih minim,” ujarnya.

Dia mengatakan, apabila infrastuktur gas di dalam negeri sudah tersedia, pemanfaatan gas untuk kendaraan diyakini akan lebih optimal. “Selain itu, juga ramah lingkungan,” imbuhnya.

Dana mencontohkan di Thailand, elpiji sudah digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Pemanfaatan ini bisa dilakukan karena infrastruktur gas di Thailand sudah siap. “Kami berharap hal yang sama terjadi di Indonesia,” katanya.

Ketersediaan infrastruktur gas berupa jaringan pipa dan stasiun pengisian bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan industri.Selama ini, kata Dana, kebijakan pengembangan infrastruktur gas tidak jelas arahnya.

“Eksekusi dari kebijakan yang tidak jelas itu menjadi penghambat kesuksesan program tersebut. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang belum siap,” tegas Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto.

Indonesia, lanjut Pri Agung, memiliki cadangan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dan transportasi. Sehingga, dari sisi ketersediaan gas, bisa dipastikan tidak ada kendala yang berarti. Pri Agung menyarankan agar pembangunan infrastrukur gas melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) sehingga tidak mengandakan pembiayaan dari APBN.

“Kondisi politik nasional masih memanas sehingga untuk menggunakan dana APBN bagi pengembangan infrastruktur diragukan. Karena itu pemerintah perlu melibatkan BUMN dengan mendorong BUMN untuk membangun infrastruktur gas dengan dividen jatah pemerintah sebagai sumber pendanaan,” ungkapnya.

Sinergi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero) diyakini akan mampu mempercepat proses pembangunan infrastruktur dalam rangka pengoptimalan penggunaan gas bumi bagi pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Pemerintah juga perlu mengatur dan mengendalikan penjualan gas termasuk strategi harga untuk menjaga kepentingan pemenuhan energi nasional. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan melalui kebijakan khusus pengalokasian gas untuk menjamin ketersediaan gas.

Pri Agung mengatakan, infrastruktur gas merupakan masalah krusial yang harus segera ditemukan solusinya. Sebab, program penggunaan gas sebagai bahan bakar pengganti BBM tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai.

Pembangunan infrastruktur ini perlu segera dilakukan agar negara bisa melakukan penghematan devisa sebesar Rp55 triliun. Selain itu, negara juga bisa mendapatkan penghematan subsidi BBM Rp50 triliun, dan penghematan subsidi listrik Rp30 triliun.

Indonesia kini memiliki potensi gas cadangan gas alam sebesar 343 triliun kaki kubik (triliun cubic feet). Belum lagi potensi gas metana batu bara (coal bed methane/CBM) yang diperkirakan mencapai 453 TCF dan shale gas yang mencapai 543 TCF. Cadangan gas yang berlimpah ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah karena masih minimnya pembangunan infrastruktur gas.

Pengamat BUMN yang juga mantan Sekretaris Kementeran BUMN Said Didu memaparkan, pemerintah harus serius memikiran pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri. “Pendanaan dari BUMN seperti PGN tentunya terbatas, karena itu pemerintah perlu menggandeng pihak lain seperti swasta,” tegasnya. Tak hanya swasta saja, bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu dilibatkan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur gas.

Said mengatakan, jika infrastruktur gas di dalam negeri terintegrasi dengan baik, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mengekspor gas ke luar negeri. “Selama ini alasan ekspor gas karena infrastruktur belum ada. Padahal, penggunaan gas akan mampu menghemat subsidi BBM,” katanya. Bahkan, gas dapat digunakan sebagai sumber energi bagi masyarakat di kawasan perkotaan. “Misalnya mal, perkantoran, kawasan perumahan. Mereka bisa menggunakan gas alam sebagai sumber energinya,” tegas Said.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyusun roadmap pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga. Hal itu merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan sebagai upaya diversifikasi energi, mengurangi subsidi di sektor, penyediaan energi yang murah, bersih dan ramah lingkungan.

Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik untuk membangun infrastruktur tersebut akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya.

Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.

Program gas kota ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan energi dengan harga murah dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan gas kota masyarakat akan mengeluarkan biaya 50-60% lebih murah ketimbang menggunakan elpiji.

Kepala Divisi Komunikasi Korporat PT PGN Ridha Ababil mengatakan, pihaknya siap memperluas infrastruktur gas bumi untuk mendukung percepatan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

Dia memberikan contoh, PGN telah memasok gas untuk kebutuhan rumah tangga. Data Kementerian Energi dn Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebukan, PGN mendapatkan penugasan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM untuk mengoperasikan jarinan gas di tiga wilayah, yaitu rusun Jabodetabek (5.234 sambungan rumah), Kota Cirebon (4.000 sabungan), dan Kabupaten Bogor (4.000 sambungan). “Program tersebut merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PGN,” kata Ridha.

Dia menyebutkan, di Jakarta, PGN menempatkan fasilitas pengisian bahan bakar gas yaitu mobile refueling unit (MRU) di wilayah Pluit, Jakarta Utara. Dengan adanya MRU di wilayah ini diharapkan dapat memudahkan akses pengguna transportasi untuk mendapatkan bahan bakar gas (BBG) .

PGN bersama pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi baik gas bumi ke berbagai sektor kehidupan seperti perumahan dan transportasi dengan konsep Eco City.
“Langkah strategis ini merupakan bagian dari program jangka panjang PGN untuk menjadikan gas bumi sebagai energi baik di seluruh negeri,” katanya.

PGN berharap upaya peningkatan penggunaan gas bumi di Jakarta mendapat dukungan positif dari para stakeholders tersebut.

Sebagai BUMN yang telah mengembangkan infrastruktur dan menyalurkan gas bumi selama lebih dari 49 tahun di seluruh wilayah Indonesia, PGN berada di garda depan dalam mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi di Jakarta.

Saat ini jumlah pelanggan PGN di Jakarta mencapai lebih dari 13.900 yang meliputi pelanggan rumah tangga (13.608), sektor komersial ( 215) dan industri (137). Untuk melayani pengguna transportasi umum PGN menyuplai 14 SPBG mitra di Jakarta. Selain itu PGN juga mengoperasikan SPBG dan MRU milik PGN sendiri.

“Gas bumi sebagai energi baik merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar minyak. Melalui perwujudan Jakarta sebagai kota berbasis energi gas bumi, upaya penghematan energi dan percepatan ekonomi akan dapat dilakukan secara lebih optimal,” tegas Ridha.

PGN ditunjuk olehpemerintah menjadi lokomotif program konversi bahan bakar minyak ke BBG sejak 2012 lalu. PGN terus membangun fasilitas pengisian bahan bakar gas baik melalui SPBG maupun Mobile Refueling Unit (MRU). Saat ini PGN telah melayani 14 SPBG, mengoperasikan sendiri 1 SPBG di Pondok Ungu, Bekasi serta 3 fasilitas MRU di wilayah DKI Jakarta.

“Tahun ini kami akan membangun 16 SPBG dan MRU di berbagai wilayah di Indonesia. Program konversi mintak ke BBG ini harus berhasil,” kata Ridha. Untuk itu, kata Ridha, partisipasi dan dukungan dari semua pihak baik industri automotif, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai konsumen untuk memulai menggunakan BBG mutlak dibutuhkan.

Pemanfaatan gas bumi bagi Industri menjadi sangat strategis karena benefitnya sangat besar. Karena itu, PGN akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sinergi dan integrasi antara pasokan, infrastruktur dan pasar, sehingga transformasi energi ke gas bumi dapat benar-benar diwujudkan.

“Kami siap untuk membangun infrastuktur gas untuk transportasi. Namun untuk daerah-daerah yang lokasinya agak jauh dari jalur pipa transmisi dan distribusi gas kami, maka perlu melibatkan pihak lain,” ujar Ridha.

Ridha menegaksan, PGN menjadikan DKI Jakarta sebagai role model pemanfaatan gas untuk seluruh daerah di Indonesia. PGN sukses mengalirkan gas rumah tangga di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara.

Program gas untuk rumah tangga di Jakarta itu di dukung pipa distribusi di Jakarta mencapai 700 kilometer yang membentang di seluruh DKI Jakarta. “Daerah lainnya akan menyusul, tentunya dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kami,” tegasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here