Permudah Distribusi Logistik, Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV Tahun Depan

0
253
Ilustrasi cargo (foto:istimewa)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah berencana meluncurkan paket kebijakan ekonomi XV pada awal tahun 2017 mendatang. Paket kebijakan yang seharusnya diterbitkan Desember ini terpaksa ditunda peluncurannya lantaran masih ada poin-poin teknis yang perlu diperbaiki.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan, paket kebijakan ekonomi ke-15 masih akan menyinggung soal Indonesia National Single Window (INSW), dwelling time, dan kemudahan logistik.

Darmin menyebutkan, di sisi logistik diakui oleh pemerintah masih banyak hal yang seharusnya bisa dipermudah. Perbaikan yang ada, ujarnya, lebih kepada kemudahan dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan imbas langsung kepada percepatan pengiriman logistik.

Dia juga menyebutkan bila logistik lebih berdampak ke cost atau biaya distribusi, perbaikan dwelling time akan berdampak kepada kecepatan logistik.

“Karena kita di logistik kurang dan terkendala dan harus terus perbaiki, karena kita ketinggalan, sebagian karena infrastruktur nggak baik, kedua karena kita kepulauan, kumpul saja masalahnya,” ujar seperti dikutip dalam lamannya kemarin dan dilansir okezone.com.

Selain itu, Darmin menjelaskan bahwa selama ini, upaya perumusan pemberian insentif dan kemudahan bagi dwelling time dan logistik memiliki tantangan yang besar lantaran lembaga yang mengurusinya cukup banyak.

Pemerintah akhirnya harus memberikan ketegasan agar proses kelembagaan lebih kuat dan keputusan bisa cepat diambil. “Proses ini sedang kita lakukan. Sedang berjalan sebulan dua bulan, mudah-mudahan bisa bersama dengan launching paket deregulasi bisa perbaiki tata niaga. Ujungnya ke INSW,” ujar Darmin.

Paket kebijakan yang berbicara soal dwelling time sebetulnya sudah tertuang dalam paket kebijakan ekonomi ke-11 yang diluncurkan Maret lalu. Secara rinci, paket kebijakan ini meliputi kredit usaha rakyat (KUR) berorientasi ekspor, dana investasi real estate (DIREI), percepatan bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time, dan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Dalam paket kali ini, pemerintah meluncurkan KUR berorientasi ekspor. Dengan program ini, para pelaku UMKM yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor, baik itu dengan mengekspor sendiri barangnya maupun menjualnya kepada perusahaan pengekspor, berhak mendapatkan KUR dengan bunga sembilan persen.

Secara terpisah, salah seorang Pengamat Ekonomi UIN, Prof Dr H Muslimin Kara M Ag, saat dikonfirmasi Upeks, Kamis (22/12/16) mengatakan, pihaknya mendukung jika dapat didistribusikan secara sistematis. “Karena hal ini tentunya akan mengurangi inflasi kedepannya,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, terkait logistik adalah merupakan kebutuhan pokok. Sehingga, kata dia lebih lanjut, hal ini juga akan mempermudah bagi sektor ekonomi dalam meningkatkan produktivitas.

“Karena diketahui bersama logistik seperti pangan adalah kebutuhan pokok. Sehingga jika mudah terpenuhi tentunya masyarakat akan gesit pula berproduksi khususnya di daerah Papua, yang selama ini diketahui bahan pangan disana cukup mahal,” ujarnya.

Sehingga selain pendistribusian yang perlu diperhatikan, pemerintah juga mutlak memperhatikan infrastruktur. Agar kata dia, pendistribusian logistik ini tidak terhambat dan tepat sasaran.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY