Peta Jalan Untuk Pelaku E-Dagang Perlu Akomodasi Kepentingan Nasional

0
360
ilustrasi pengiriman barang (shutterstock.com)
ilustrasi pengiriman barang (shutterstock.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan elektronik atau e-dagang berharap peta jalan dan regulasi e-dagang mampu mengakomodasi kebutuhan penjual dan pembeli. Selain itu, mereka mendorong substansi peta jalan ataupun regulasi adaptif dengan perkembangan e-dagang global.

Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa, dalam acara “Forum Usulan Roadmap E-Commerce Indonesia”, di Jakarta, Senin (6/4) petang, menyampaikan bahwa e-dagang berkembang secara organik dengan kecepatan tinggi di Indonesia. Permintaan konsumen cukup tinggi dan peluang usaha di sana pun masih terbuka lebar.

“Saat ini, perusahaan-perusahaan konvensional mulai menjajaki penjualan dalam jaringan. Metode distribusi barang berubah mengikuti permintaan pasar dalam negeri dan lintas negara. Itu tentu mengubah model bisnis yang sudah disusun lama,” papar Daniel, sebagaimana dilansir harian Kompas tanggal 7 April 2015. Menurut dia, tiada perbedaan khusus antara e-dagang dan perdagangan konvensional. Ciri khas e-dagang adalah tidak ada tatap muka antara penjual dan pembeli. Ciri tersebut memungkinkan konsumen yang berasal dari berbagai wilayah bisa membeli.

Vice President Sales and Marketing RPX Group Andry Adiwinarso menyampaikan hal senada. Dari sisi logistik, perbincangan mengenai pengiriman barang lintas negara sedang mencuat di negara-negara lain. Sayangnya, di Indonesia, dunia logistik masih berkutat pada masalah infrastruktur. “Itu semacam isu klasik. Akan tetapi, untuk menunjang e-dagang nasional, saya pikir perlu ada konsolidasi antarpemain logistik. Kami bersama pelaku lainnya harus dapat bermitra mengakomodasi tingginya permintaan pengiriman barang e-dagang, baik melalui darat, laut, maupun udara,” ungkap Andry.

Ketua dan Co Founder Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) John Sihar menyebutkan, pengguna laman berdomain id masih sekitar 130.000. Jumlah tersebut kalah jauh dengan Jerman, yaitu 15 juta laman berdomain Jerman. Para pemain e-dagang di Indonesia juga masih sedikit yang menggunakan domain id. “Peta jalan, kan, bertujuan meningkatkan produktivitas pelaku e-dagang di Indonesia. Jika berdomain id, pemerintah bisa melakukan pengawasan dan verifikasi mudah. Apabila konsumen mengeluhkan transaksi, pemerintah dapat bertindak cepat,” tutur John.

Chief Executive Officer Tokopedia William Tanuwijaya berpendapat, peta jalan dan regulasi yang akan disusun seharusnya berpihak pada inovasi teknologi e-dagang. Pengaturan investasi asing perlu diperhitungkan baik buruknya untuk inovasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan, pemerintah terus menerima masukan dari pelaku e-dagang supaya peta jalan dan regulasi terkait menguntungkan penjual dan pembeli. “Kami lebih banyak mendengar saran dan kritik,” ujarnya. Rudiantara menambahkan, pihaknya telah beberapa kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan kementerian-kementerian lainnya. Inti pertemuan – pertemuan tersebut adalah memungkinkan usaha kecil menengah turut terlibat dalam perdagangan elektronik.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here