Pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel Naikkan Kasus Pungli Jasa Pelabuhan

0
325

Banjarmasin – (suaracargo.com)

Setelah melakukan pengumpulan data dan keterangan, pihak penyidik pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menaikkan kasus pungutan jasa pelabuhan di Kabupaten Kotabaru ke penyidikan,

Dinaikkannya kasus ini karena ada dugaan pengutan ini tak masuk ke kas daerah atau jadi pendapatan asli daerah (PAD) . Maka karena itulah kasus ini naik ke penyidikan umum dan penyidik akan kembali melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yakni dari perusahaan daerah yakni PT Multi Usaha Saijaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Abdul Muni yang dikonfirmasi mengiyakan untuk kasus ini telah naik ke penyidikan umum. “Ia kita naikkan ke penyidikan umum, dimana kasus ini mengenai pungutan-pungutan di pelabuhan,”

Pada kesempatan ini Muni pun mempersilahkan untuk jelasnya ke Asisten Pidana Khusus Kejati Munaji.

Ditemui secara terpisah, Munaji SH yang didampingi satu penyidik mengiyakan kasus pungutan jasa pelabuhan ini sendiri telah naik ke penyidikan.

Menurutnya, pihaknya telah memintai keterangan sekitar tujuh orang dari badan usaha milik daerah (BUMD) PT Multi Usaha Saijaan. Dimana ini dilakukan pemungutan biaya jasa pelabuhan namun ternyata diduga tak tercatat pada penerimaan daerah,

Ditanya sejak kapan terjadi pemungutan jasa pelabuhan oleh BUMD ini? Munaji yang didampingi satu penyidik mengatakan diduga sejak 2011 – 2015. “Pungutannya per metric ton sekitar Rp18 ribu, ” paparnya, seperti dilansir Banjarmasin Post.

Menurutnya waktu klarifikasi beberapa waktu lalu pihaknya telah meminta klarifikasi atau penyelidikan sebanyak tujuh orang dari BUMD PT Multi Usaha Saijaan. Setelah naik penyidikan ini pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk pendalaman kasus ini.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here