PP Bakamla Ditandatangani Pada Harnus 2014

0
404
Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno (jurnalmaritim.com)
Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno (jurnalmaritim.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Sejauh ini, pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah sampai tahap persetujuan Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut itu rencananya akan ditandatangani Presiden Jokowi pada saat Hari Nusantara (Harnus), 13 Desember 2014. Demikian disampaikan Menkopolhukam, Tedjo Edhi Purdijatno, saat wawancara khusus dengan Jurnal Maritim di kantornya, beberapa waktu lalu.

Menurut Tedjo, hal-hal yang terkait PP tersebut telah dirapatkan antara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla) yang merupakan embrio dari Badan Keamanan Laut.

Hal ini diamini Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla, DA. Mamahit. Ia mengungkapkan keyakinannya tentang pembentukan Badan Keamanan Laut pada Desember 2014. Karena, hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2014. “Saya yakin, Desember ini akan dibentuk Bakamla, setelah menunggu Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah yang sedang dibahas saat ini,” ujar Mamahit, sebagaimana dilansir jurnalmaritim.com.

Tidak hanya Kalakhar, Sekretaris Pelaksana Harian (Seslakhar) Bakorkamla, Dicky R. Munaf, juga berkomentar bahwa terbentuknya Bakamla akan dideklarasikan Presiden Jokowi pada peringatan Hari Nusantara 2014 di Kota Baru, Kalimantan Selatan. “Presiden Jokowi akan Deklarasi Pembentukan Bakamla, pas Hari Nusantara Desember nanti, di Kota Baru, Kalsel,” ujar Seslakhar Bakorkamla saat dijumpai di Kantor Pusat Bakorkamla, sebelum Rapat Persetujuan Peraturan Pemerintah yang akan ditandatangani Presiden, Kamis (13/11/2014).

Rapat Pembahasan Peraturan Pemerintah yang dilakukan di Kantor Bakorkamla, Jalan Dr. Sutomo No. 11 ini dihadiri 26 Pejabat dari Bakorkamla, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Polairud.

“Rencana rapat ini adalah untuk pembahasan final mengenai Peraturan Pemerintah yang akan ditandatangani Presiden dan akan dikeluarkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keamanan Laut sebagai Penjaga Poros Maritim Dunia,” tegas Dicky.

Aspek Pertahanan

Kini, Poros Maritim Dunia seperti sudah tidak asing lagi bagi rakyat indonesia. Ia seolah menjadi sebuah doktrin baru Kabinet Kerja Jokowi-JK. “Menjadi Negara Maritim harus memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan di laut,” ujar Sarwono Kusumaatmaja, beberapa waktu lalu.

Mengingat pentingnya hal itu, sambungnya, Indonesia harus meninjau aspek pertahanan dan keamanan laut agar bisa menjadi negara Poros Maritim. Sebagaimana yang dilihat, segala kegiatan yang dilakukan di permukaan dan pesisir mencirikan aktivitas maritim.

Termaktub dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa harus dibentuk satu badan yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di laut. UU No. 32 tahun 2014 meminimalisasi keresahan stakeholders. Perkembangan pembentukan Badan Keamanan Laut kini diproses cepat, mengingat kebutuhan negara sebagai Penjaga Poros Maritim Dunia.

“Bagaimana masyarakat laut tidak enggan bergiat di laut dengan banyaknya oknum yang di laut? Contoh, pelayaran rakyat sekali berlayar bisa berapa kali diperiksa oleh instansi yang berbeda. Jadi, tidak ada rasa nyaman,” tutur Chandra Motik Yusuf, pakar Hukum Laut Universitas Indonesia.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here