Presiden Perintahkan Puspenerbal Buka Kembali Kargo Juanda

0
351
Pembangunan Terminal 2 (T2) di lokasi lama Bandara Internasional Juanda Surabaya. ANTARA/Eric Ireng
Pembangunan Terminal 2 (T2) di lokasi lama Bandara Internasional Juanda Surabaya. ANTARA/Eric Ireng

Sidoarjo – (suaracargo.com)

Kargo Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, akhirnya resmi dibuka kembali. “Sudah dibuka sejak pukul 10.20,” kata seorang petugas bandara yang menolak dikutip namanya, di Juanda, Kamis, 9 April 2015. Kargo bandara itu dibuka setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) untuk membuka kembali Kargo Bandara Juanda yang ditutup beberapa waktu.

Perintah langsung Presiden itu disampaikan dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri Menpan RB Yuddy Chrisnandi, Menhub Ignasius Jonan, Menteri Agrarian, Kepala BPKP, KSAL, Wakil Menteri Keuangan, Sekjen Kementerian Pertahanan, perwakilan Angkarasa Pura, Kadisfaslanal, dan Puspenerbal, perwakilan Angkasa Pura, Gubernur Jawa Timur serta Wakil Bupati Sidoarjo di Gedung VIP Bandara Juanda, Kamis, 9 April 2015.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyurati Presiden untuk mengintervensi konflik yang terjadi di Bandara Juanda mengenai penutupan akses kargo dari terminal 1 ke terminal 2. “Para pengusaha di bidang perdagangan datang ke saya, protes penutupan kargo ini,” kata Gubernur, seperti dilansir tempo.co.

Menurut Gubernur, penutupan akses kargo itu menurunkan volume ekspor berbagai jenis komoditas dan produk unggulan Jawa Timur. Penurunan ekspor terjadi karena penutupan itu menimbulkan kendala pengiriman. Sekitar 261 kontainer menumpuk per hari, sehingga sangat memperngaruhi pada kualitas dan kuantitas barang ekspor. Surat yang dikirim pada 6 April dan ditembuskan kepada Menpan RB itu ditindaklanjuti hari ini. “Semoga ini jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik,” kata Gubernur.

Menteri Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden berpesan agar masalah internal seperti kargo Bandara Juanda tidak terulang lagi. “Pesan Presiden, tanggalkan ego sektoral, bekerja lintas sektoral, dan tingkatkan koordinasi,” kata Menteri menyampaikan pesan Presiden. Semua pihak yang terkait dalam masalah ini merupakan satu sistem tata kelola.

Rapat menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa persoalan internal harus diselesaikan dalam suasana satu sistem koordinasi pemerintahan, melalui proses musyawarah mufakat. Penyelesaian masalah juga tidak boleh mengganggu pelayanan publik, apalagi mengorbankan kegiatan ekonomi masyarakat.

Yuddy mengatakan bahwa pihaknya menemukan tumpukan barang yang belum dikirimkan akibat kargo ditutup. Kondisi itu sangat mengganggu perekonomian masyarakat. “Kami harap besok pagi sudah menerima laporan pembukaannya.”

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here