Propinsi Kepri Berpotensi Untuk Dijadikan Pusat Logistik di Indonesia

0
431
Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana (kanan) saat mengikuti rapat kerja pemerintah di Istana Negera, Jakarta, Rabu (21/10).  (batampos.co.id)
Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana (kanan) saat mengikuti rapat kerja pemerintah di Istana Negera, Jakarta, Rabu (21/10).
(batampos.co.id)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pejabat Gubernur Kepri Agung Mulyana menyatakan, Kepualauan Riau berpotensi menjadi pusat logistik Indonesia. Karena provinsi Segantang Lada ini terletak di gerbang ASEAN dan terdekat dengan negara luar.

Hal ini ditegaskan Agung usai mengikuti rapat kerja pemerintah (RKP) dengan para Gubernur, Bupati/Walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi langsung menegaskan, bahwa pemerintah ingin ada transformasi fundamental ekonomi negeri ini.Dari yang dulunya bertumpu pada konsumsi, bertumpu pada ekspor bahan-bahan mentah, komoditas-komoditas mentah, kini semua itu harus dibalik total. Dari konsumsi beralih ke produksi, dari konsumsi beralih ke investasi, dari konsumsi beralih ke industri.

Untuk itu semua, pemerintah mendorong dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi hingga empat paket. Menurut Agung, ada paket satu terkait empat paket itu yang sangat potensial untuk Kepri, yaitu Pusat Logistik Indonesia.

“Kita mendorong jadi pusat logistik supaya bisa melayani seluruh kawasan,” kata Agung, seperti dilansir batampos.co.id.

Untuk menjadi pusat logistik, daerah akan diberi keringanan bebas biaya masuk dan keluar. “Di Kepri sudah ada wahana dan landasan hukumnya, terutama tekait dengan FTZ,” kata Dirjen Bina Asministrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ini.

Hal ini juga sesuai dengan perbincangan Agung dengan Menkopolkam Luhut B Panjaitan sebelum mengikuti Rapat Kerja Pemerintah ini. Luhut minta Agung segera menemuinya dan membawa konsep tersebut, terutama terkait dengan FTZ dan keberadaan Badan Pengusahaan. Kata Agung, dari empat BP di Kepri, hanya BP Batam yang tampak “bergairah”.

Rapat kerja pemerintah itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Dari Kepri tampak hadir Walikota Batam Ahmad Dahlan, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Bupati Karimun Aunur Rafik, Pejabat Bupati Bintan Doli Boniara, Pejabat Bupati Anambas Eko S dan Pejabat Bupati Lingga Edi Irawan serta Sekda Natuna.

Menurut Agung, dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan para kepala daerah, Gubernur, Bupati/Walikota misalnya, misalnya pemerintah pusat sudah memotong untuk izin-izin yang dulunya bisa berbulan, sekarang 3 jam misalnya, daerah juga harus mengikuti itu. Jangan sampai di sini sudah 3 jam, nanti masuk izin ke daerah masih berbulan-bulan.

“Artinya, harus ada reindustrialisasi, ada hilirisasi total. Oleh sebab itu, daerah-daerah harus menyiapkan diri. Kalau ada investasi industri apapun, harus punya kecepatan untuk menangkap itu,” kata Presiden Jokowi.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here