PT JICT Siapkan Rencana Darurat Hadapi Aksi Mogok Serikat Pekerja Bulan Agustus

    0
    6575
    Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) dan Serikat Pekerta PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) saat melakukan demo di depan Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/5/2017). Dalam aksinya tersebut mereka mendorong KPK untuk melakukan pengusutan kasus perpanjangan kontrak JICT kepada investor Hong Kong, Hutchison port mengingat telah terang benderang terpenuhi unsur korupsinya. Tribunnews/Jeprima

    Jakarta – (suaracargo.com)

    Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) dijadwalkan akan melakukan aksi mogok kerja pada 3 sampai 10 Agustus 2017. Hal tersebut disebabkan salah satu faktornya adalah bonus yang diterima karyawan pada 2016 menurun sebesar 42,5% dibandingkan bonus pada 2015. Penurunan tersebut terjadi karena PBT (Profit Before Tax) JICT menurun dari USD66,3 juta pada 2015 menjadi USD44 juta pada 2016. Guna mengantisipasi adanya aksi tersebut, PT JICT mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar tetap bisa melayani seluruh pelanggannya.

    Menurut Direktur Utama PT JICT Gunta Prabawa, demi menjamin kelancaran proses kegiatan bongkar muat dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, PT JICT telah memiliki rencana darurat (contingency plan). Rencana darurat ini demi menjaga pelayanan kepada pelanggan.

    “Diharapkan jangan sampai mogok menggangu kegiatan impor barang,” ujar Anton dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (28/7/2017). Anton menambahkan, aksi ini juga akan menjadi preseden buruk jika negara lain mengetahui mogoknya pekerja pelabuhan di Indonesia. “Jangan sampai arus barang ekspor dan impor terganggu. Indonesia sudah go internasional jangan sampai tersebar (kabar buruk) keluar negeri,” lanjutnya.

    Lebih lanjut Anton juga menegaskan pengaruh mogok tersebut terhadap iklim investasi dan usaha karena pelabuhan merupakan obyek vital negara. Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundangan dan tetap kondusif. Menyikapi permasalahan tersebut, Anton menyarankan untuk duduk bersama antara SP-JICT dengan pihak manajemen JICT. Upaya duduk bersama tersebut harus diikuti dengan membuat kesepakatan bersama dan dengan tolok ukur waktu. “Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya. Semua orang nanti bisa mengawasi kok hasilnya,” tukasnya, seperti dilansir okezone.com

    Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here