Pusat Logistik Akan Dibangun Tahun 2016, Investor Gudang Kapas Hingga Otomotif Berminat

0
339
ilustrasi gudang (detik.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah memastikan program pembangunan pusat logistik barang atau Kawasan Logistik Berikat (KLB) akan dimulai tahun depan. Beberapa investor sudah berminat untuk masuk ke sektor ini. Dari mulai bidang kapas untuk tekstil, komoditas pangan, hingga otomotif dan lainnya sudah siap untuk berinvestasi.

“Peraturan Pemerintah (PP) Kawasan Logistik Berikat sudah keluar, PP 85 tahun 2015. Bulan ini PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sudah keluar, peraturan dirjen keluar, awal tahun depan kita jalan,” kata Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi di kantor BKPM, Kamis (3/12/2015).

Ia mengatakan pemerintah terbuka kepada investor yang masuk ke bisnis logistik. Rencananya akan dibangun KLB akan dibangun di Cikarang dan Merak. Prioritas gudang di KLB adalah produk kapas untuk industri tekstil.

“Yang sudah minat itu alat-alat perminyakan pengeboran, kacang-kacangan (kedelai) untuk bahan tahu tempe, ada BBM untuk keperluan distribusi pusat untuk regional, bukan untuk domestik. Ada juga otomotif, tapi kemungkinan juga akan berlokasi di Jababeka di Cikarang. Karena sentra otomotifnya di sana,” katanya, seperti dilansir detik.com.

Saat ini pihaknya masih melakukan pendampingan kepada calon investor KLB. Sehingga, bila payung hukum soal KLB sudah tuntas, maka pembangunan pusat logistik bisa segera dimulai. “Bea Cukai akan kerja sama dengan pajak untuk mengamankan KLB. Di satu sisi kita kasih kemudahan dan fasilitas, kepabeanan, dan perizinan, dan satu sisi kita berikan pajak untuk awasi bersama. Kalau bea cukai dan pajak link akan susah untuk ditembus,” katanya.

Latar belakang adanya kebijakan KLB karena sebelumnya Indonesia belum menganut ketentuan untuk membolehkan sistem gudang internasional, barang impor yang masuk harus berasal dari importir. Pemerintah belum mengantur trader (bukan importir) yang memiliki stok bahan baku untuk memasukan barang ke dalam negeri, dan bebas bea masuk impor. Kondisi ini membuat industri dalam negeri tak efisien.

Sedangkan di Malaysia justru sebaliknya, ada ketentuan trader boleh memasukan barang bebas bea masuk bukan untuk keperluan impor namun hanya sebagai gudang internasional. Di sana sudah punya infrastruktur gudang yang baik dan lengkap. Di Indonesia, ketentuan barang bebas masuk impor baru bisa diterapkan di perusahaan/importir yang berada di kawasan berikat, yang produknya harus berorientasi ekspor atau tak dijual ke dalam negeri.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here