Pusat Logistik Berikat Akan Dibangun Tahun Ini

0
259
ilustrasi pusat logistik berikat (sentananews.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pusat logistik berikat (PLB) yang masuk dalam paket kebijakan jilid II akan mulai dibangun tahun ini. Pemetaan terhadap kawasan tersebut telah dilakukan pemerintah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, ada lima pusat logistik berikat yang merupakan perluasan tempat penimbunan berikat (TPB) yang siap dibangun pada tahun ini. Pusat pusat logistik itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. ”Ada kapas di Cikarang, spare part automotif di Karawang, peralatan migas di Balikpapan, kimia di Cikarang, produk pertanian dan alat berat di Marunda, dan bahan baku usaha kecil menengah (UKM) di Bali,” kata dia di Jakarta akhir pekan lalu.

Mantan Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sulawesi ini mengatakan, aturan mengenai pusat logistik berikat sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 85 Tahun 2015 atas Perubahan PP No 32 Tahun 1999 Tentang TPB. Secara spesifik, Heru menargetkan peraturan direktur jenderal akan dirilis selambat-lambatnya bulan depan. ”Kita sudah menyiapkan per dirjen dan otomasi perizinan,” ucapnya, seperti dilansir okezone.com.

Dalam PP tersebut, investor yang berniat mengajukan diri sebagai pengelola pusat logistik berikat akan dikenai sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain, berbadan usaha tetap, memiliki bukti kepemilikan lokasi minimal satu hektare( ha) yang akan dibangun pusat logistik berikat, memiliki surat izin usaha perdagangan dan izin lain yang terkait, terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) terakhir, serta mendapat rekomendasi dari penyelenggara pusat logistik berikat, dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai.

”Mereka juga harus punya sistem pengendalian internal yang baik dan mereka juga punya IT inventory bisa real time tersambung ke kantor Ditjen Bea dan Cukai,” kata dia. Heru mengatakan, sejauh ini sudah ada 25 investor yang menyatakan ketertarikannya untuk menjadi pengelola pusat logistik berikat. Meski demikian, pihaknya hanya meloloskan sekitar sembilan investor. ”Semua sudah kita survei dan semua sudah siap (membangun),” sambungnya.

Khusus mengenai usaha kecil menengah (UKM), Heru mengatakan, pemerintah juga akan mendukung ekspor produk-produk UKM dengan kebijakan pusat logistik berikat. Selain pusat logistik berikat khusus UKM di Bali, fasilitas ekstra pun diberikan seperti kemudahan ekspor, pembebasan bea keluar, serta pajak pertambahan nilai (PPN). ”Dengan catatan, ekspornya melalui pusat logistik berikat. Jadi one-stop service . Saat ini baru di Bali karena di sana banyak perajin. Kalau di tempat lain ada yang berminat, kita kasih juga,” imbuhnya.

Heru mengatakan, perluasan tempat penimbunan berikat tersebut juga akan didorong oleh berbagai insentif fiskal berupa penundaan bea masuk untuk kegiatan impor dan bea keluar untuk kegiatan ekspor, pajak dalam rangka impor (PDRI), dan pembebasan cukai Dia pun menyebut, pusat-pusat logistik berikat tersebut juga sengaja dibangun di dekat sentra industri tertentu sehingga mempermudah arus barang dari pusat logistik berikat ke pabrik.

”Diharapkan, pusat logistik berikat ini bisa menurunkan harga pokok produksi, lebih efisien dari segi waktu, dan ini juga akan menurunkan dwelling time karena ada pencairan barang di pelabuhan utama karena langsung masuk pusat logistik berikat,” kata Heru. Tingginya biaya logistik di Tanah Air hingga kini masih menjadi salah satu tantangan pemerintah.

Biaya logistik di Indonesia memang terbilang cukup besar. Rata-rata, biaya itu menyumbang hingga 24% pada pengeluaran perusahaan sehingga memengaruhi harga produk yang harus ditanggung konsumen. Berdasarkan Logistik PerformanceIndex( LPI) yangdirilis pada 2014 oleh Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 160 negara yang disurvei.

Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Riset yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun lalu juga menunjukkan hal serupa. Indonesia berada di posisi paling bawah dari 11 negara berkembang yang diteliti, yakni di bawah Afrika Selatan, Brasil, Cile, Filipina, India, Malaysia, Meksiko, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Melalui perbaikan infrastruktur, baik pelabuhan, jalan hingga pergudangan, diharapkan biaya logistik bisa ditekan hingga di bawah 10 persen. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita berharap, pembangunan pusat logistik berikat yang dicanangkan pemerintah bisa segera direalisasikan. Keberadaan pusat logistik berikat dinilainya bisa mengurangi biaya logistik hingga 30 persen. ”Kita tahu bahwa masalah logistik adalah satu persoalan utama di Indonesia,” katanya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY