Rektor Universitas Paramadina: Pembangunan Maritim di Indonesia Harus Terintegrasi

    0
    269
    Rektor Univ. Paramadina Prof Dr Firmanzah (jurnalmaritim.com)
    Rektor Univ. Paramadina Prof Dr Firmanzah
    (jurnalmaritim.com)

    Pembangunan ekonomi maritim untuk kesejahteraan bangsa memerlukan integrasi dari setiap komponen dan setiap sektornya. Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Firmanzah dalam sebuah seminar tentang ekonomi dan pertahanan maritim dalam negara poros maritim beberapa waktu lalu.

    Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Fiz ini menuturkan bahwa potensi kelautan Indonesia sangat besar mengingat luas lautan lebih besar dari luas daratan dan berada pada posisi silang yang strategis. “Hal ini didorong bahwa 40% perdagangan barang dan jasa dunia melewati Indonesia, dan 70% minyak dan gas nasional berasal dari offshore (kilang minyak dan gas lepas pantai dan pesisisr-red),” tutur Fiz.

    Pria kelahiran Surabaya 39 tahun silam tersebut menambahkan Indonesia juga memiliki pengembangan energi baru terbesar di dunia yang dapat menghasilkan listrik. “Itu lebih murah dalam memproduksi listrik ketimbang menggunakan BBM dan batubara dari sisi investasi maupun biaya produksinya,” sambungnya, seperti dilansir jurnalmaritim.com.

    Sehingga, dari potensi yang dimiliki itu, Indonesia harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim yang memenuhi banyak aspek seperti geologi, oseanografi, biologi atau keragaman hayati, habitat, potensi mineral dan energi, potensi perikanan, dan teknologi. “Peningkatan dengan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi kelautan dan perikanan akan berdampak pada PDB nasional dan peningkatan kesejahteraan,” cetusnya.

    Namun, dibalik semua potensi tersebut, mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi tahun 2012-2014 ini juga mengingatkan agar pengelolaan tersebut dilakukan secara terintegrasi baik kelembagaan maupun sector-sektornya. “Antara jasa, teknologi, pariwisata, SDM, dan pendidikan maritim semuanya harus mengarah pada sasaran RPJM 2015-2019 begitu juga dengan kelembagaan yang menanganinya seperti Kementerian ESDM, Kemenbudpar, Kemenhub, KKP, Kemenristek, kemenperin, dan Kementerian BUMN semuanya harus terintegrasi guna memajukan ekonomi maritim,” pungkasnya.

    Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here