Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban Tidak Tunggu RTRW Pemerintah Jabar

0
734
Pantai Patimban, Subang (koran.bisnis.com)

Bandung – (suaracargo.com)

Rencana pembangunan Pelabuhan Laut Patimban, Subang tidak akan menunggu revisi tata ruang dan wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Pusat awal pekan ini sudah menggelar rapat membahas evaluasi kesiapan dokumen dan administrasi pelabuhan Patimban. Rapat yang dipimpin Deputi III Koordinasi Sumberdaya dan Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Jamaludin tersebut, menurut Iwa, telah menghasilkan perkembangan signifikan.

“Yang dievaluasi, ada details engineering design [DED] yang sudah selesai, juga penyusunan rencana induk kepelabuhan dari Kementerian Perhubungan. Rapat melibatkan daerah hingga Kementerian Keuangan,” katanya di Bandung, Selasa (8/11/2016).

Peserta rapat juga mempertanyakan kewenangan-kewenangan yang ditangani provinsi seperti rekomendasi penetapan lokasi yang akan dibebaskan untuk akses ke pelabuhan maupun ke tol Cikopo-Palimanan. Iwa memastikan, rapat juga menekankan agar persoalan tata ruang di Subang bisa segera tuntas. “Perda RTRW Subang rencananya akan tuntas Januari 2017,” paparnya.

Adapun untuk RTRW Provinsi Jawa Barat, menurutnya, kemungkinan baru bisa diselesaikan pada 2018. Namun, rapat memutuskan proyek tidak perlu menunggu revisi RTRW Jabar ini selesai karena akan memakai rekomendasi lewat Perpres yang memasukan Patimban sebagai salah satu proyek skala prioritas nasional. “Semuanya berjalan paralel, Amdal nantinya akan mengikuti perubahan RTRW [Subang],” tuturnya.

Pemprov sendiri sedang membahas penetapan lokasi yang berhubungan dengan rencana pembebasan lahan oleh BPN. Iwa berharap agar proses ini tidak dipengaruhi spekulan tanah karena itu dalam rapat Pemerintah Kabupaten Subang diminta mengawal pembebasan di lapangan. “Nanti ada jalan selebar 30 meter untuk akses,” ujarnya, seperti dilansir bisnis.com.

Selain itu, finalisasi financial closing proyek yang akan dibiayai Jepang juga dibahas dalam rapat tersebut. Menurutnya, Kemenko Maritim bersama Kementerian Keuangan akan menuntaskan hal ini, sedangkan Kemenhub akan fokus pada DED, Rencana Induk Kepelabuhan, kami di tata ruang. “Terkait dengan kebutuhan lahan masih dihitung tim teknis,” paparnya.

Di tempat yang sama, Bupati Subang Imas Aryumningsih, menyebut, pemkab sedang memersiapkan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan rel kereta api (KA) guna mendukung pembangunan pelabuhan.

Saat ini, pengadaan lahan yang sudah disiapkan untuk jalan pelabuhan, baru sekitar 10,5 kilometer dengan lebar 30 meteran yang semula untuk pelabuhan bertaraf regional. Adapun untuk pelabuhan bertaraf internasional, persyaratan jalan itu lebarnya minimal harus 60 meteran. “Sehingga, perlu ada tambahan pengadaan lahan,” katanya.

Pihaknya mengusulkan adanya alokasi anggaran untuk belanja pengadaan tanah, guna menambah lebar dan panjang jalan. Termasuk mengadakan lahan untuk pembangunan akses rel kereta api menuju pelabuhan. “Nantinya, jalan menuju pelabuhan ini bakal terintegrasi dengan Tol Cipali. Sedangkan jalur rel keretanya terintegrasi dengan Stasiun KA Pagaden,” paparnya.

Kepala Bappeda Subang Komir Bastaman menambahkan, pembangunan Pelabuhan Patimban sudah memiliki kepastian bersamaan dengan terbitnya Perpres No. 47/2016 dan akan dimulai pada 2017. Pihak Jepang juga menurutnya terus memastikan kesiapan di lapangan.

“Jepang melalui JICA sempat menanyakan kepada kami terkait ketersediaan air serta suplai aliran listrik. Mereka ingin ada jaminan keduanya lancar, tak ada masalah,” paparnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY