Sistem Logistik Nasional Semerawut Bukan Hanya Salah Pelabuhan

0
275
ilustrasi peti kemas di pelabuhan (surabayanews.co.id)
ilustrasi peti kemas di pelabuhan (surabayanews.co.id)

Jakarta – (suaracargo.com)

Tingginya biaya logistik dan juga lamanya dwelling time di Indonesia bukan hanya kesalahan pihak pengelola pelabuhan. Direktur Utama Pelindo II (IPC) RJ Lino mengatakan ada beberapa instansi yang bertanggung jawab terhadap lamanya proses dwelling time saat ini.

“Ketidakpastian dwelling time ini bukan hanya karena pelabuhan, tapi juga karena instansi lain seperti Bea Cukai, Badan Karantina, BPOM, kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, dan juga kementerian perhubungan,” kata RJ Lino dalam diskusi yang diselenggarakan di kantor PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Senin (29/12/2014).

Masa waktu bersandar kapal untuk bongkar muat (dwelling time) barang-barang impor di Indonesia masih membutuhkan waktu 5,2 hari. Sementara untuk dwelling time domestik memerlukan waktu 2 hingga 14 hari. “Dwelling time menurut saya dapat ditekan menjadi 4 hari. Tapi itu harus dilakukan oleh pemerintah karena melibatkan tujuh instansi terkait,” ucapnya, sebagaimana dilansir metrotvnews.com.

Sementara itu, terkait tingginya biaya logistik, Lino mengatakan bahwa ada pemahaman yang salah dengan mengatakan bahwa tingginya biaya tersebut karena lamanya proses dwelling time di pelabuhan. “Pelabuhan hanya berkontribusi sebesar 2,6 persen dari total biaya logistik saat ini. Biaya logistik saat ini sebesar 24,6 persen terhadap PDB,” tukasnya.

Faktor terbesar penyebab tingginya biaya logistik adalah lamanya proses pengadaan barang atau inventory yang menyumbang 8,7 persen dari total biaya logistik. Kemudian, lanjut Lino, faktor berikutnya adalah proses pengiriman barang di Indonesia yang masih lebih banyak menggunakan angkutan darat. Sekitar 90 persen pengiriman barang masih melalui angkutan darat, dan 1 persen menggunakan kereta api.

Dia menilai, pengiriman barang melalui darat juga berkontribusi sebesar 8,2 persen dari total biaya logistik. Pengiriman melalui darat sering terkendala kemacetan serta dapat merusak kualitas jalan.

Lino lalu mengatakan, biaya logistik akibat pengiriman barang melalui darat ini sebenarnya dapat ditekan hingga hanya 4,1 persen melalui pemanfaatan pengiriman barang melalui laut. Sementara, biaya logistik di pelabuhan akan meningkat dari 2,6 persen menjadi 3,01 persen akibat peningkatan pemanfaatan angkutan laut untuk pengiriman barang.

Pelindo II berencana akan memanfaatkan kanal yang ada sepanjang 40 km dari Tanjung Priok ke kawasan industri Cikarang dengan estimasi biaya investasi sebesar Rp 1 triliun. “Kanal tersebut akan menjadi jalur transportasi yang dapat dilalui kapal tongkang berkapasitas muatan maksimal 60 kontainer dan juga kita akan membuat lokasi untuk terminal tongkang di wilayah Cikarang,” katanya.

Langkah tersebut untuk menekan biaya logistik akibat pengiriman barang melalui jalur darat. Dengan menekan biaya logistik dari sektor ini, maka akan dihasilkan penghematan sebesar Rp300 triliun. “Biaya logistik secara keseluruhan diharapkan dapat ditekan menjadi 20,91 persen,” cetusnya.

Lino juga mengatakan akan meningkatkan kapasitas Tanjung Priok dari 3,6 juta TEUs di tahun 2009 menjadi 10 juta TEUs di tahun 2015 melalui rekonfigurasi lahan dan perbaikan sistem operasi pelabuhan. Pada tahun 2013 kapasitas Tanjung Priok baru sekitar 5,89 juta TEUs. “Pada tahun 2015-2019 kita membutuhkan dana sekitar USD4 miliar untuk pembangunan pelabuhan baru, pengembangan pelabuhan yang ada, serta remodelling pelabuhan yang ada,” ujar dia.

Dengan melakukan peningkatan level pelayanan di 21 pelabuhan yang ada di Indonesia menjadi sama dengan rata-rata ASEAN, menurut Lino akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,31 persen. “Kalau pelayanan pelabuhan kita seperti Singapura, maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,78,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Komersial Jakarta International Container Terminal (JICT) Retno Soelistiani mengatakan lamanya dwelling time saat ini telah ditekan dari 8,9 hari di tahun 2013 menjadi 5,2 hari pada tahun ini. “Sementara Yard Occupancy Ratio (tingkat kepadatan pelabuhan) juga sudah mampu ditekan dari 100 persen di awal tahun menjadi rata-rata 55 persen. Kita selalu mendata agar YOR tidak lebih dari 65,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Anwar Satta mengatakan, proses dwelling time di pelabuhan di Indonesia masih belum dapat menyamai Malaysia ataupun Singapura karena infrastruktur yang ada belum memadai. “Tapi kalau pengembangan pelabuhan baru selesai maka dapat diperbaiki,” ujarnya. Nantinya, dia mengharapkan pelayanan pelabuhan untuk usaha logistik dapat dilakukan melalui satu atap.

Proses perizinan untuk kegiatan logistik harus dipercepat melalui harmonisasi regulasi. “Harusnya ada standar prosesnya selesai 2-3 hari di satu kementerian jadi gak perlu tunggu 2-10 minggu karena banyaknya proses yang diurus di masing-masing kementerian,” tukasnya.

Lamanya proses perizinan tersebut diakuinya menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik. Namun, dia pun sepakat bahwa biaya logistik dapat ditekan melalui pengalihan pengiriman barang melalui darat ke laut.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here