Sistem Logistik Terpadu Integrasikan Antar Peran Kementerian dan Lembaga

0
230
ilustrasi pelabuhan (Foto: Grandyos Zafna/detik.com)
ilustrasi pelabuhan (Foto: Grandyos Zafna/detik.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah RI dihimbau agar memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam membuat perencanaan dan implementasi bisnis di sistem logistik terpadu, yakni Pusat Logistik Berikat.

Senior Advisor Supply Chain Indonesia Ina Primiana mengatakan, Pusat Logistik Berikat (PLB) tidak dapat bekerja parsial, karena di dalamnya bukan hanya ada persoalan bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang merupakan wewenang kementerian keuangan saja.

“Tetapi harus mengembangkan sistem logistik terpadu dengan memperhatikan sistem angkutan, sistem distribusi, sistem pengadaan, sistem pergudangan, pembeli, pemasok, dan sistem tarif, baik domestik maupun internasional,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (5/10/2015).

Tentunya, menurut Ina, PLB ini akan melibatkan beberapa kementerian baik di sektor hulu (Pertanian, Pertambangan), di sektor hilir (Perindustrian, Perdagangan) juga di sektor pendukung (Perhubungan, Pekerjaan Umum, ESDM, Tenaga Kerja) agar tujuan dibangunnya PLB, yaitu menekan biaya logistik dan menghemat waktu, dapat dicapai.

Tidak hanya koordinasi antar K/L, Ina menjabarkan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan PLB. Catatan tersebut a.l. kejelasan alur proses (process flow), termasuk biaya dan waktu, konsistensi penerapan kebijakan, kondusivitas di lokasi PLB, dan pusat informasi untuk mendorong penyediaan barang subtitusi impor.

Berkaitan dengan pemanfaatannya, dia menjelaskan, memperhatikan fasilitas yang disediakan PLB, PLB dapat digunakan oleh industri apapun yang menggunakan bahan baku impor dalam volume besar dan membutuhkan waktu tunggu sebelum diproduksi.

Ina yang juga ekonom Jawa Barat ini melihat, keberadaan PLB diharapkan dapat menghemat biaya yang harus ditanggung industri karena PLB memberikan fasilitas penangguhan bea masuk (BM) dan menghilangkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Selain itu industri dapat memanfaatkan beberapa pelayanan PLB termasuk penimbunan barang (paling lama 3 tahun); pekerjaan sederhana (pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, dan pemotongan); pembauran (blending); standardisasi (quality control); pemberian label ber-Bahasa Indonesia; konsolidasi barang tujuan ekspor; penyediaan barang tujuan ekspor; lelang barang modal asal luar daerah pabean; pameran barang impor dan/atau asal tempat lain dalam daerah pabean; dan pendistribusian barang.

“ Kehadiran PLB tentunya diharapkan membawa angin segar bagi industri yang kinerjanya semakin menurun,” kata Ina, seperti dilansir bisnis.com.

Selama ini, pertumbuhan industri nasional di triwulan II-2015 mencapai 5,44% dan kontribusi terhadap GDP sebesar 21%, jauh lebih rendah bandingkan dengan 2001 yang mencapai 29%.

Ina melihat salah satu penyebabnya adalah menurunnya daya saing produk industri domestik.

“Karena beban biaya yang ditanggung dan berdampak pada harga yang tidak kompetitif, salah satunya adalah tingginya biaya logistik yang harus ditanggung industri,” ujar Ina.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY