Sumpah Pemuda (Tanah Air Dalam Perspektif Maritim)

0
403

Sejak dimulainya peradaban maritim modern di dunia, teori tentang aturan hukum laut dalam rangka mendefinisikan batasan-batasan ruang laut dalam kaitannya dengan eksistensi negara dan bangsa juga turut dimunculkan.

Hugo De Groot (Hugo Grotius) yang di anggap sebagai bapak hukum internasional modern pada tahun 1609, menerbitkan suatu konsep Mare liberum yaitu bahwa laut tidak bisa di kuasai oleh suatu negara. Dengan demikian, ruang lautan sifatnya adalah bebas dengan tidak ada suatu negara pun yang memiliki kedaulatannya atas laut

Namun demikian, pemikiran Grotius ini jika dianalisis, sangat sarat akan kepentingan kolonialisme Belanda untuk membenarkan aktifitas ekspedisi yang kemudian bertransformasi menjadi ekspansi dan melakukan koloni. Maka, dengan dasar pemikiran teori hukum tersebutlah Belanda berhasilmembenarkan perjalanannya melalui laut untuk masuk ke Nusantara dan melakukan kolonialisasi yang awalnya berbentuk kongsi dagang VOC.

Namun ironisnya,pada saat Belanda mulai menguasai jaringan pelayaran di Nusantara, mereka kemudian meninggalkan konsep lamanya yaitu Mare Liberium (laut terbuka). Mereka lalu membuat suatu konsep baru tentang ruang laut Mare Causum (laut tertutup) dan melarang bangsa selain Belanda untuk melakukan aktifitas pelayaran termasuk pelaut pribumi karena Hindia Belanda adalah wilayah jajahannya.

Dengan konsep laut tertutup inilah, VOC melakukan kontrol yang ketat atas ruang laut daerah koloninya dan berhasil melumpuhkan aktifitas pelayaran di Nusantara.

Dalam buku yang ditulis Pramudia Anantatoer yang berjudul “Arus Balik” dijelaskan bahwa “kekuatan dan kesatuan Maritim Nusantara” pernah memecah ombak samudera damai ke utara, tetapi kemudian arus berbalik.  Arus raksasa menggelombang dari utara menghempas nusantara mundur ke selatan, ke pedalaman yang bahkan lebih jauh lagi mundur sampai ke desa-desa yang terletak di kaki-kaki pegunungan”. Singkat kata, berhentilah Nusantara sebagai bangsa maritim.

Dalam masa Kolonialisme Belanda di Nusantara, undang-undang hukum laut No. 42 tahun 1939 tentang Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (ordonansi laut territorial dan lingkungan maritime) diterbitkan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa laut territorial Hindia Belanda adalah tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau. Di luar dari jarak tiga mil tersebut adalah laut internasional. Dengan demikian, laut dijadikan sebagai pemisah pulau-pulau yang ada di Indonesia

Semangat sumpah pemuda

Momentum Sumpah pemuda tentu merupakan kristalisasi dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jika dimaknai dalam perspektif kemaritiman dan konsep negara kepulauan, peristiwa ini adalah awal untuk mengembalikan eksistensi bangsa Indonesia sebagai sebuah entitas yang menyatu satu sama lain yang diungkapkan dalam kata “Bertanah air satu, Tanah air Indonesia”.

Ide mengenai pengintegrasian wilayah daratan dan lautan dapat dirunut melalui sejarah konsep “tanah air” oleh para tokoh pergerakan nasional. salah seorang tokoh yang mengawali konsep tersebut adalah Moh. Yamin pada tahun 1920 hingga dikukuhkan oleh Sumpah Pemuda tahun 1928.

Konsep bertanah air satu jelas bukanlah konsep yang bermakna sempit yang hanya berisi tentang penyatuan wilayah (Nasionalisme territorial). Namun, konsep itu juga menegaskan makna filosofis tentang kebangsaan seperti yang dijelaskan oleh Friederich Ratzel, “bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang terbentuk karena adanya hasrat (kemauan) untuk bersatu yang timbul dari adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya”.

Dalam perjalanan sejarah, konsep kesatuan tanah air kembali diperjuangkan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Konsepsi kewilayahan yang menyatukan antara wilayah daratan dan lautan sebagai suatu entitas melalui Deklarasi Juanda tahun 1957.

Kembali Melaksanakan Visi Maritim

Presiden Soekarno, dalam pidatonya saat peringatan Sumpah Pemuda di tahun 1963, menyerukan kepada para generasi penerus, “warisilah api sumpah pemuda, kalau sekadar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, bangsa, dan tanah air”.

Visi pemerintahan Joko Widodo dan Jusup Kalla, Nawa Cita, ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu point visi tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan pulau-pulau di perbatasan sebagai halaman depan, yang dikenal dengan konsep tol laut. Diharapkan, konsep ini mampumenjadi titik balik untuk mewujudkan kembali semangat kesatuan tanah dan air sebagai aspek geografis dan filisofis agar bangsa Indonesia tidak kembali diceraiberaikan dan terjajah seperti yang terjadi pada masa kolonialisme dahulu.

Karena tantangan realitas Indonesia saat ini, mulai dari aspek ketimpangan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguasaan sumber daya alam oleh asing serta kesejahteraan antar pulau yang belumlah terwujudkan adalah tugas mendesak untuk segara di atasi.

Memang tidaklah mudah untuk mengurai masalah yang sudah berlarut-larut. Ditambah lagi, pada saat Orde Baru berkuasa, juga terjadi sentralisasi pembangunan. Maka, menjadi penting untuk kita kembali menyalakan api Sumpah Pemuda agar visi besar maritim dapat diselengarakan dengan gotong royong dan tidak hanya menjadi jargon semata. Karena, secara teknis, konsep bertanah air juga akan mempercepat mobilitas barang, manusia, serta ilmu pengetahuan

Di samping melakukan pembangunan nasional yang mandiri, penting pula untuk menyadari bahwa dalam perjalanan sejarah Nusantara ada faktor-faktor eksternal yang berkontribusi meluluh lantakkan kejayaan maritim nusantara. Maka, politik maritim luar negeri Indonesia harus melihat dinamika geopolitik internasional agar bisa dengan maksimal memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di kawasan dan dunia internasional.
——————————————————

Penulis
* Makbul Muhammad
* Direktur Maritim Research Institute (MARIN Nusantara)
* Alumni Teknik Perkapalan di Universitas Hasannudin 2014

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY