Survey BI: Sektor Logistik dan Infrastruktur Paling Banyak Dikeluhkan Pengusaha

0
252
ilustrasi pelabuhan (industri.bisnis.com)

Kaltim – (suaracargo.com)

Daya saing pendukung aktivitas usaha di Kaltim belum memenuhi ekspektasi para pebisnis. Dari sekian banyak aspek tersebut, sektor infrastruktur dan logistik adalah paling dikeluhkan para pengusaha. Paket kebijakan ekonomi pun belum mampu meyakinkan sebagian pelaku usaha di Benua Etam.

Kondisi itu terlihat dari quick survey yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim pada Oktober 2015 lalu. Menggunakan metode purposive sampling, 50 perusahaan dari berbagai sektor usaha menjadi respondennya.

“Dari hasil survei, beberapa aspek pendukung daya saing usaha di Kaltim sudah cukup baik, seperti sumber daya manusia (termasuk kapabilitas dan jumlah tenaga kerja lokal), teknologi, serta lokasi produksi seperti Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Begitu pula dengan perizinan, insentif fiskal, dan akses kredit,” jelas Kepala KPw-BI Kaltim Mawardi BH Ritonga, dalam paparan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) triwulan I 2016.

Namun, dari survei yang sama, beberapa aspek masih dinilai usaha kurang baik oleh para pelaku usaha. Terutama infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, hingga kelistrikan. Hasil minus juga terlihat pada poin aspek teknologi dan sistem logistik.

“Sebagian besar, atau sebanyak 44 persen responden menjawab bahwa infrastruktur di Kaltim kurang baik dalam mendukung daya saing usaha. Beberapa dari mereka mengeluhkan lamanya pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), listrik yang sering padam, hingga kurangnya jumlah jembatan dan jalan raya,” lanjut dia, seperti dilansir kaltim.prokal.co.

Senada pada poin sistem logistik, 44 persen responden juga menyatakan bahwa sistem logistik di sana belum cukup mendukung untuk aktivitas bisnis mereka. Salah satu masalah yang kerap ditemui di lapangan adalah masih banyaknya pungutan liar (pungli) dari ormas, yang dinilai belum terkendali.

Sementara itu, dalam poin survei lainnya yang terkait benchmark dalam peningkatan daya saing usaha negara, Tiongkok masih menjadi pilihan terbanyak. Meski dilanda perlambatan pertumbuhan ekonomi, Negeri Tirai Bambu dipilih 31 persen responden pengusaha Kaltim sebagai pedoman dalam berbisnis. “Selebihnya, 26 persen responden memilih Singapura, lalu disusul Malaysia dan Jepang,” tambahnya.

Sementara itu, hasil survei juga menjelaskan respons pengusaha terhadap paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah. Dalam hal ini, baru Paket Kebijakan I-III yang menjadi acuannya.

Dari 50 perusahaan, hanya 48 persen responden memperkirakan paket kebijakan ekonomi tersebut dapat berpengaruh positif terhadap kegiatan usaha mereka. Khususnya, kebijakan terkait investasi, ekspor, dan biaya energi. Sebagian besar, atau 50 persen di antaranya menyatakan respons negatif.

Menurut responden, terbitnya paket kebijakan ekonomi tersebut dapat mempercepat dan mempermudah pengurusan perizinan, meningkatkan efisiensi biaya, terutama biaya energi, mengurangi pungli, memberi kepastian, serta meningkatkan lapangan pekerjaan.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY