Terminal Peti Kemas Semarang Tetapkan Tarif Penanganan Kontainer di Tempat Pemeriksaaan Fisik Terpadu (TPFT)

0
348
ilustrasi terminal peti kemas (maritimedia.com)
ilustrasi terminal peti kemas (maritimedia.com)

Semarang – (suaracargo.com)

Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) menerapkan tarif handling container (HC) komoditas pertanian impor di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT). Tarif handling tersebut dibagi menjadi dua item, yakni ukuran kontainer 20 feet Rp 200.000 dan 40 feet Rp 250.000.

”Tarif ini sudah final. Kami sudah bicarakan dengan Pelindo pusat, bahkan sudah ada keputusan dari presdir,” tandas GM TPKS, Iwan Sabatini, sebagaimana dilansir maritimedia.com. Iwan mengatakan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi antarintansi yang digelar Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang di aula PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),

Hadir dalam acara itu, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Karolus Sengaji, Kepala Pusat Kerja Sama Balai Karantina, Arifin Tasrif, Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang, Heru Wahyu Praja, Kepala Bea Cukai Semarang, Andriyanto, Ketua Ombudsman Jateng, Achmad Zaid, dan seluruh anggota asosiasi pengguna jasa pelabuhan.

Seperti diketahui, tarif itu merupakan biaya yang ada di luar biaya handling container (HC) dari atas kapal ke area penumpukan, yang besarnya sekitar Rp 1,3 juta (20 feet) dan Rp 1,6 juta (40 feet).

Iwan menambahkan, biaya HC di TPFT Pelabuhan Tanjung Emas tergolong murah ketimbang biaya HC di pelabuhan lain, yang mencapai Rp 1,3 jutaan. Biaya itu digunakan untuk menggerakkan tenaga bongkar muat (TKBM), pemotongan sil, administrasi data base dengan komputerisasi, jaringan online ke kantor kedua instansi (Bea Cukai dan Karantina), kebersihan, keamanan, dan pengembangan fasilitas.

Keinginan Asosiasi

Iwan menegaskan, penetapan tarif HC tidak melanggar hukum dan tidak melanggar ketentuan kepelabuhanan. Sebab, pihaknya sekadar menyediakan fasilitas. Adapun pihak yang melakukan pemeriksaan adalah dua instansi, Bea Cukai dan Balai Karantina.

”Sesuai dengan keinginan asosiasi, kami tidak menyerahkan kepada pihak ketiga. Bila dipihak ketigakan dikhawatirkan menimbulkan biaya tinggi. Kami jaga wilayah sendiri karena TPFT menempati area International Ship and Port Security (ISPS) Code,” katanya.

Bila ada yang merasa keberatan terhadap ketetapan tarif itu, kata dia, keberatan itu bisa diadukan melalui asosiasi pengguna jasa. Selanjutnya, pihaknya akan membahas dengan asosiasi.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jateng, Ari Wibowo, mendukung pelaksanaan TPFT yang tidak membebani pengusaha. Oleh karena itu, jangan sampai TPKS menyerahkan pengelolaan TPFT kepada pihak ketiga.

Kepala Kantor Balai Karantina, Heru Wahyu Praja menambahkan, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode sampling. Meski begitu, kontainer lain yang tidak ikut diperiksa tetap tidak boleh keluar sebelum semua sampel yang diperiksa selesai.

Kepala Bea Cukai Semarang, Andriyanto menyebutkan, TPFT berfungsi untuk mempercepat arus barang. Sebab, fasilitas itu bertujuan menyederhanakan pemeriksaan untuk menekan jangka waktu kargo keluar dari areal pabean. ”Rata-rata penumpukan kontainer di Tanjung Emas sampai 8,9 hari,” katanya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here