Tiga RIP Pelabuhan Segera Dijalankan

0
330
ilustrasi pelabuhan (koran-sindo.com)
ilustrasi pelabuhan (koran-sindo.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah bisa menunjuk langsung badan usaha pelabuhan (BUP) dalam pemberian konsesi pelabuhan. Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64/2015 tentang perubahan atas PP No 61/2009 tentang kepelabuhanan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bobby R Mamahit mengungkapkan, dalam memberikan konsesi dengan menunjuk langsung maupun penugasan, BUP yang dimaksud wajib memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriteria yang dibutuhkan adalah lahan pelabuhan itu dimiliki oleh BUP tersebut.

“Selain itu, konsesi lewat penunjukan langsung ini pun diberikan dengan syarat investasi dilakukan sepenuhnya oleh BUP dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN ataupun APBD,” kata Bobby di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, sebelumnya penunjukan langsung BUP dalam pemberian konsesi membutuhkan keputusan presiden (keppres). Namun, dengan adanya regulasi baru ini, maka penunjukan langsung itu bisa serta merta diterapkan dengan memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

“Dalam PP sebelumnya hanya berlaku lelang untuk konsesi, tetapi sekarang bisa penunjukan langsung. Jadi tidak butuh keppres lagi untuk penunjukan langsung. Kalau lahannya dan investasinya dilakukan oleh operator, maka konsesinya diberikan kepadanya. Kan bakal sulit kalau lahannya milik suatu operator tetapi konsesi diberikan kepada BUP lain,” tambah Bobby, seperti dilansir kaltimpost.co.id

Menurutnya, dalam PP perubahan itu ada dua pasal yang direvisi di PP No 61/2009, yaitu pasal 74 dan 75. Pada pasal 74, perubahan terkait dengan penunjukan langsung. Sementara pada pasal 75, beberapa revisinya antara lain pada ayat 1 yang menjadi dalam hal masa konsesi berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan.

Selain itu, PP 64/2015 pasal 75 ayat 2 juga menyebutkan, pengelolaan terhadap lahan dan fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan, diberikan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerja sama pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here