Tingkatkan Efisiensi, ALI Minta Menhub Berantas Mafia Pelabuhan

0
435
ilustrasi peti kemas (Heru Purnomo/kompas.com)
ilustrasi peti kemas (Heru Purnomo/kompas.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan didesak untuk segera memberantas mafia di sejumlah pelabuhan. Mafia tersebut banyak yang berkedok perusahaan negara dan perusahaan asing. Selain itu, Kabinet Kerja 2014-2019 juga dituntut untuk dapat menurunkan biaya logistik paling sedikit 1 persen per tahun atau 5 persen dalam lima tahun.

“Apakah Pak Jonan berani memberantas praktik-praktik mafia pelabuhan yang berkedok perusahaan negara dan asing yang membuat biaya logistik naik? Kita tunggu aksi nyata dari Pak Menteri,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita di Jakarta, Minggu (2/11) sebagaimana dilansir beritasatu.com.

Zaldy mengatakan hal itu disebabkan oleh keresahan para pebisnis di Tanah Air terutama yang berorientasi ekspor-impor yang harus menghadapi kenyataan pahit terkait kondisi di pelabuhan. Kondisi ini muncul setelah Direktur Utama Jakarta International Container Terminal (Dirut JICT) Albert Pang mengeluarkan surat edaran terkait pemberlakuan cost recovery di lima terminal peti kemas, yakni JICT, Multi Terminal Indonesia (MTI),TPK Koja, Mustika Alam Lestasi (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Priok. Aturan ini berlaku sejak 1 November 2014.

Berdasarkan Surat Edaran Dirut JICT Albert Pang No.UM.338/3/17/ J1CT-2014, pemberlakuan cost recovery (CR) itu sebesar Rp 75.000 per boks peti kemas ekspor-impor yang dibongkar muat di tempat-tempat itu. Di luar lima terminal itu, beban CR dikenakan Rp 65.000 per boks ditambah PPN, yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok. Pengenaan cost recovery peti kemas ekspor itu juga mengacu pada Surat Direksi PT Pelindo II No. KU.300/17/10/2/PI.I1-14.

Menurut Zaldy, para pebisnis di bidang ekspor-impor, pelayaran, jasa pelabuhan hingga logistik serentak menentang kebijakan yang dinilai aneh dan memberatkan itu. Bahkan, kebijakan tersebut juga bertolak belakang dengan keinginan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang akan memangkas biaya logistik nasional dalam lima tahun mendatang. Saat ini, biaya logistik masih berkisar 25-27 persen dari PDB.

Zaldy menegaskan, ALI menolak keras cost recovery yang membuat biaya pelabuhan bertambah Rp 400-500 miliar setiap tahunnya. “Kami juga menyesalkan Otoritas Pelabuhan yang tidak memainkan peranannya sebagai regulator untuk mencegah naiknya biaya logistik di pelabuhan padahal Pak Menterinya mempunyai misi utk menurunkan biaya logistik. Sangat aneh,” kata dia.

Ia menyesalkan jika ada asosiasi yang menyetujui kebijakan cost recovery tersebut. “Ternyata masih ada asosiasi yang lebih mementingkan kepentingan bisnis dan mengorbankan kepentingan nasioanal yang lebih besar. Kami sangat menyesalkan,” tegasnya.

Pernyataan Zaldy ini terkait keberpihakan sejumlah asosiasi atas kebijakan cost recovery tersebut. Setidaknya, ada empat yakni adalah BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) DKI Jakarta, Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) dan Indonesia National Shipowners Kepelabuhanan. Ada juga Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, dan Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jakarta Raya.

Seharusnya, kata Zaldy, sektor logistik nasional memiliki potensi yang besar. Namun, tingginya biaya logistik, sistem logistik yang tidak efisien hingga munculnya kebijakan cost recovery tentu akan semakin merusak iklim investasinya. Apalagi, sejak Mei tahun ini biaya pelabuhan sudah naik 5 persen krn melemahnya rupiah.

“Cost recovery ini jelas sangat aneh karena alasannya tidak jelas dan terkesan mengada-ada, mulai alasan kenaikan BBM sejak 2008 hingga kenaikan UMP di Pelabuhan Tanjung Priok, padahal kontribusi BBM di pelabuhan sangat kecil. Kondisi ini berbeda dengan shipping di mana biaya kapal 50 persen dari bahan bakar,” ujarnya.

Zaldy juga melihat keanehan lainnya, yakni tingkat pelayanan di pelabuhan tidak bisa dikompromikan dengan naik atau turunnya tarif. “Kok Pelindo II bersama JICT mengancam kalau menolak cost recovery maka kinerja servicenya akan turun? Praktik-praktik seperti ini sudah seperti mafia, seenaknya sendiri menaikkan tarif dan mengancam kalau tidak dinaikkan,” ujarnya. “Seharusnya Pelindo II bisa membuktikan kinerjanya di pelabuhan terlebih dulu yang selama ini sangat jelek, baru bicara lainnya,” kata Zaldi menambahkan.

Fakta-fakta di atas merupakan permasalahan utama pelabuhan di Indonesia. Semua permasalahan ini tidak lepas dari posisi di mana semua pelabuhan dimonopoli oleh Pelindo dan pengguna jasa pelabuhan tidak punya pilihan lain. Apalagi kalau ada holding pelabuhan maka monopoli Pelindo akan semakin parah karena semua pelabuhan berada pada satu perusahaan. “Karena itu, dunia usaha minta Pelabuhan Cilamaya segera dibangun agar ada kompetisi yang fair di antara operator pelabuhan untuk mendapatkan biaya yang efisien,” ujarnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here