Tuntaskan Pembebasan Lahan, Pembangunan Pelabuhan Nusantara Diprioritaskan

0
116

Dompu – (suaracargo.com)

Pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo dan perpanjangan runway Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi prioritas pembangunan sektor perhubungan tahun 2018 – 2019 di NTB. Untuk mendukung program ini, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu memastikan proses pembebasan lahan warga untuk area pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo rampung 2017. Warga pun diminta bersabar, karena tahapan proses pembebasan lahan kembali diulang sesuai peraturan perundang – undangan.

Hal itu terungkap pada acara sosialisasi dan konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan laut Nusantara Kilo di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Dompu di aula pendopo Bupati, Kamis, 6 Juli 2017. Acara sosialisasi ini dihadiri juga oleh Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH, Sekda Dompu selaku ketua tim pembebasan lahan pelabuhan Kilo, H. Agus Bukhari, SH, M.Si, Kasat Intelkam Polres Dompu, Iptu Abdul Haris mewakili Kapolres dan anggota musyawarah pimpinan Kecamatan (Muspika).

Sebagai pembicara dalam acara sosialisasi ini, hadir Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si, Halid Aslamuddin, MM (Kepala BPN Kabupaten Dompu), Ir Syarifuddin, MM (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu), dan Indra Gunawan, ST, MT (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR).

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan, rencana pembangunan pelabuhan Nusantara di Desa Mbuju Kilo ini pemerintah membagi kewajiban untuk pembangunan pelabuhannya akan dianggarkan di Kementerian Perhubungan dan pembebasan lahan menjadi kewajiban pemerintah daerah (Pemda) Dompu. “Pembangunan pelabuhan bukan hanya untuk tempat sandar kapalnya, tapi juga ada terminal untuk bongkar muat dan kebutuhan lainnya,” katanya.

Ketika ada pelabuhan, lanjut H. Agus Bukhari, tentu akan ada dampak positif lain yang dirasakan masyarakat. Di antara penciptaan lapangan kerja, pengembangan kota dan aksesibilitas wilayah. “Setelah pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan dari (kota) Dompu ke Mbuju melalui Taropo,” katanya, seperti dilansir Suara NTB.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si memastikan, proses pembebasan lahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo ini akan tuntas tahun 2017 ini. Sosialisasi dan konsultasi publik ini dilakukan menjadi bagian dari tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk fasilitas umum dan Perpres No 17 tahun 2012 yang harus berurutan tahapannya.

Setelah sosialisasi dan dinyatakan setuju oleh warga serta pemilik lahan, baru diikuti dengan penetapan lokasi oleh Bupati yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur NTB. Pemda kemudian mengajukan ke Kanwil BPN NTB untuk diproses pembebasan. Namun BPN NTB akan melakukan verifikasi ulang bukti kepemilikan dan melakukan pengukuran bidang tanah. Hasilnya diajukan ke tim Apraisal untuk dinilai tanahnya dan menjadi acuan untuk proses tawar menawar lahan. “Kami berkomitmen sebagai leading sector untuk menyelesaikan pembebesan lahan di tahun (2017) ini. Karena masa konstruksi dan lain sebagainya akan dilaksanakan tahun 2018,” kata Yuhasmin.

Yuhasmin juga menegaskan, ada dua program prioritas Kementerian Perhubungan RI dan menjadi prioritas program Presiden Joko Widodo di NTB. Kedua proyek tersebut adalah pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo dan perpanjangan runway bandara Internasional Lombok. “Namanya program prioritas, kewajiban kita sebagai pemerintah daerah mengamankan,” tegasnya. Terlebih keberadaan pelabuhan Nusantara di Kilo ini akan mendukung program pemerintah bagi kepentingan pengapalan gula Tambora (PT SMS), pengapalan konsentrat (PT STM), pengiriman jagung dan komoditi pertanian lainnya.

Kepala kantor BPN Kabupaten Dompu, Halid Aslamuddin, MM menegaskan, tahapan proses pembebasan lahan di atas 5 ha untuk fasilitas umum oleh pemerintah tidak bisa dilompat – lompat, tapi harus secara berurutan. Saat tim BPN NTB melakukan pengukuran, pemilik tanah harus memastikan batas – batasnya. “Hasil inventarisir dan pengukuran akan diumumkan di kantor Desa selama 14 hari. Kalau ada yang belum berkenan, bisa diajukan perubahan sesuai kenyataan yang ada,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan, Ir Syarifuddin, M.Si menegaskan, semua persyaratan untuk dimulainya tahapan pembangunan pelabuhan di Mbuju Kilo sudah tidak ada masalah. Data hasil studi tahun 2010 – 2011 lalu untuk pembangunan pelabuhan saat itu, masih relevan hingga saat ini. Bahkan zonasi pesisir pantai yang sebelumnya masuk wilayah konservasi dan tidak bisa dilewati oleh kapal besar, juga sudah tidak ada.

“Sebenarnya kita sudah masuk studi kelayakan, baru master plan, kajian lingkungan, SID (menyusun RAB pelabuhan), baru pembangunan. Dari data tahun 2011 setelah dilakukan peninjauan kembali, 4 item (tahapan) itu akan diramu bersama dalam tahun 2018. Tidak banyak perubahan, sehingga mudah – mudahan tidak ada kebijakan lain sehingga 2018 sudah bisa melakukan pembangunan walaupun rencananya tahun 2019. Itu yang dikejar konsultan,” ungkap Ir Syarifuddin.

Pelabuhan ini masih berstatusn pelabuhan lokal. Perlu diketahui, tiga tipe pelabuhan yaitu pelabuhan pengumpul (pemerintah pusat), pengumpan regional (provinsi), pengumpan lokal (Kabupaten/kota) seperti pelabuhan Calabi, Kempo dan Nusantara Kilo. “Insya Allah setelah proses pembangunan akan ditingkatkan menjadi pengumpan regional. Ini yang akan kita terus kejar, benahi terkait dengan kondisi pelabuhan,” jelasnya.

Selain itu, Syarifuddin juga mengungkapkan, hasil koordinasinya dengan Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi bahwa akses jalan lintas utara Tambora untuk daya dukung jalan. Yaitu dari Sila – Sampungu sampai Tambora Bima. Jalur lingkar utara ini akan tuntas sampai tahun 2020. Pada 2017 – 2018 lebih kurang 15 jembatan akan dituntaskan dan ruas – ruas sekitar Kiwu Kecamatan Kilo Dompu akan diperbaiki.

“Artinya, konektivitas dengan keberadaan pelabuhan di Kilo ini sangat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada kesulitan lagi nanti kalau masyarakat mau berusaha apa saja, mau mengambil barang di mana saja, semuanya koneks,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Indra Gunawan, ST, MT mengatakan, rencana pembangunan pelabuhan Kilo ini akan menjadi magnet perhatian termasuk dari jajaran Ke-PU-an untuk mendukung infrastruktur pendukungnya. Yang menjadi tugas PU diantara terkait jalan, air bersih, sanitasi drainase di sekitarnya. “Ini (pembangunan pelabuhan Nusantara) sudah sesuai konsep kami (di PU). Nantinya akan ada jalan baru. Karena tidak mungkin jalan bertonase besar akan melewati jalan yang ada saat ini,” terangnya.

Untuk jalur baru yang mengakses ke pelabuhan Nusantara Kilo, lanjut Indra Gunawan yaitu, terminal Ginte Kandai Dua tembus Desa Tanju Kecamatan Manggelewa menuju Taropo Kecamatan Kilo. Dari Taropo ke pelabuhan Nusantara. “PU Kabupaten tidak akan kerja sendiri. Tapi ada keterlibatan Pemprov dan Pusat, karena kelas jalannya akan dilintasi kendaraan bertonase besar,” katanya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY