Upaya Indonesia Gantikan Singapura Sebagai Hub Logistik Dinilai Cukup Berat

0
186
ilustrasi pelabuhan (industri.bisnis.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai hub logistik melalui pusat logistik berikat (PLB) di kawasan ASEAN menggantikan Singapura, dinilai cukup berat oleh pejabat negara.

Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Maritim Agung Kuswandono menjelaskan bahwa saat ini Indonesia harus bersaing dengan negara tetangga yang telah menyediakan fasilitas pelabuhan lengkap untuk bersandarnya kapal-kapal logistik kelas dunia.

“Memindahkan hub pelabuhan harus disiapkan betul-betul, pertama kapal harus tahun pelabuhan yang akan ditujunya. Singapura itu mother vessel yang mengangkut ribuan kontainer bisa sandar disana. Tetapi di Indonesia tidak bisa karena dermaganya terlalu pendek,” kata Agung di Jakarta, Senin (14/3).

Solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan membangun atau mencari pelabuhan baru yang mampu menampung kapal dengan daya angkut yang besar. Dari sisi waktu bongkar muat (dwelling time), Indonesia juga masih mengalami kesulitan. Penyebab kesulitan itu adalah karena selama ini pusat pergerakan barang logistik di Indonesia berpusat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Kalau disamakan dengan Singapura kita jelas berbeda. Kalau Singapura itu memang berbisnis transhipment. Tidak apple to apple antara Priok dengan Singapura karena konsep pelabuhan Priok yang 90 persennya sebagai final destination. Sementara mereka hanya transit, hanya 10 persen yang masuk ke Singapura,” kata Agung, seperti dilansir CNN Indonesia.

Mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) itu mengatakan, perlu ada upaya membenahi infrastruktur dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok.

“Bea cukai harus perbaiki sistemnya, Pelindo juga harus memperbaiki sistem pelabuhan. Tapi memang ada kondisi yang tidak bisa cepat diperbaiki seperti macet di Priok sendiri sudah begitu. Memang harus dirombak total, rombaknya tak bisa diberhentikan memang harus step by step,” katanya.

Jalankan Tugas

Pekan lalu, Jokowi telah memberi amanat untuk memangkas dwelling time menjadi 3 hari. Amanat tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan kawasan Pusat Logistik Berikat di Cilincing, Jakarta Utara.

Kendati demikian, Agung mengaku akan tetap melaksanakan apa yang menjadi amanat Presiden tersebut. Ia menilai target memangkas dwelling time sampai 3 hari sebagai hal yang realistis. Ia mengatakan mempercepat dwelling time dinilai memang perlu. Namun, percepatan itu jangan sampai mengorbankan aspek keamanan dan pertahanan negara.

Ia mengatakan saat ini proses dwelling time sendiri sudah mengalami penurunan. Pemerintah saat ini tela memasukkan semua proses perizinan ekspor impor pelabuhan di dalam situs Indonesia National Single Window (INSW).

“Sekarang tinggal 20-an saja izin. Dan itu sudah sangat signfikan tinggl kita sebetulnya bagi pengusaha sudah bagus 3,5 sekarang tapi kalau Pak Presiden minta, akan kita usahakan turun lagi,” katanya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY