Walikota Tanjungpinang Ancam Tutup Pelabuhan SBP

0
420
Aktivitas penumpang kapal ferry tujuan Batam di pelabuhan Sri bintan Pura Tanjungpinang, Kamis (29/10). F.Yusnadi/Batam Pos
Aktivitas penumpang kapal ferry tujuan Batam di pelabuhan Sri bintan Pura Tanjungpinang, Kamis (29/10). F.Yusnadi/Batam Pos

Tanjungpinang – (suaracargo.com)

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengancam akan menutup pintu masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Kota Tanjungpinang. Ancaman itu akan dilaksanakan jika sampai November 2015 mendatang, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tanjungpinang tidak juga membayarkan hak Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang atas kerja sama pengelolaan Pelabuhan SBP Tanjungpinang.

Kerja sama yang terjalin antara PT Pelindo I Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang telah berakhir sejak tahun 2013 lalu. Tapi hingga hari ini, PT Pelindo I tetap menerapkan besaran pungutan yang sama kepada penumpang, baik di pelabuhan domestik maupun di pelabuhan internasional.

“Kalau sampai November 2015 nanti PT Pelindo I (Persero) Tanjungpinang tidak juga membayarkan hak pemerintah daerah, maka saya akan memagar (pintu) masuk dan keluarnya,” ujar Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah ditemui di Bintan Center, Kamis (29/10).

Lis mengatakan, Pemko Tanjungpinang tidak akan mempermasalahkan, jika setelah perjanjian kerja sama berakhir dan besaran yang diterapkan berkurang. “Tapi ini kan tidak, mereka tetap memungut dengan nominal yang sama. Berarti hak kita (Pemko) ada di situ,” ujarnya, seperti dilansir batampos.co.id.

Pada kesempatan itu, Lis juga meminta Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tanjungpinang, Wan Samsi untuk memanggil seluruh operator pelayaran serta mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepri. Isi dari pembicaraan yang akan dilakukan itu adalah mengenai pemindahan pelabuhan.

Menurut Lis, pihaknya bisa saja memindahkan pelabuhan domestik maupun internasional dalam pengelolaan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Karena ia menilai PT Pelindo I Tanjungpinang tidak memiliki itikad baik untuk membayarkan kewajibannya.

“Nanti bisa saja pelabuhan domestik dipindahkan ke Pelantar I, dan pelabuhan internasional dipindah ke Dompak. Tidak ada pungutan apapun. Pokoknya banyak jalan menuju Roma,” ujarnya.

Dikatakan Lis, sikapnya bukan merupakan arogansi terhadap PT Pelindo I Tanjungpinang, tapi lebih kepada karena pihak PT Pelindo I Tanjungpinang kerap memberikan janji belaka. “Jadi pemerintah di sini seolah seperti mainan saja,” ujarnya.

Selain itu, PT Pelindo I Tanjungpinang dinilai Lis lebih mementingkan mencari keuntungan, tanpa memperbaiki sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan demi kenyamanan masyarakat. “Musalah sampai sekarang tidak disediakan. Ada, tapi di pelabuhan internasional, itu kan jauh,” ujar Lis.

Untuk itu, sebagai pemecahan masalah, Lis meminta pihak kejaksaan untuk turun tangan. Menurut Lis, permasalahan belum dibayarkan kewajiban PT Pelindo I sudah diketahui secara terbuka. Bahkan, Legal Opinion (LO) yang sudah dibuat oleh Kejaksaan, tidak digubris oleh PT Pelindo I Tanjungpinang.

“Intinya, saya minta dilakukan pembayaran. Ini sudah tiga kali GM (General Manager) berganti, tapi tidak putus-putus juga permasalahannya. GM terakhir kemarin (Asyhari, red) sudah hampir final menyelesaikannya. Eh malah ganti yang baru lagi,” tutur Lis.

Kadishubkominfo Kota Tanjungpinang, Wan Samsi mengatakan, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan PT Pelindo I Tanjungpinang telah berakhir pada 2013 lalu. Tepatnya, Mei 2013 untuk pelabuhan domestik dan Desember 2013 untuk pelabuhan internasional.

Dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan, dari pembayaran penumpang yang masuk dengan total Rp 5.000 PT Pelindo I Tanjungpinang memperoleh Rp 4.250, sedangkan Pemko Tanjungpinang memperoleh Rp 750. Sementara untuk karcis yang ditetapkan untuk pengantar atau penjemput dengan total Rp 3000, PT Pelindo I Tanjungpinang memeperoleh Rp 2000 dan Pemko Tanjungpinang Rp 1000.

Pembagian juga berlaku untuk pelabuhan internasional. Untuk penumpang masuk dikenai Rp 15.000. Dari besaran tersebut, PT. Pelindo I Tanjungpinang memperoleh Rp 8000, sedangkan Pemko Tanjungpinang memperoleh Rp 5000.

“Dari audit BPK, dari berakhirnya perjanjian hingga Maret 2014 kewajiban yang harus dibayarkan PT Pelindo I Tanjungpinang sebesar Rp2,9 M. Dan belum dihitung yang sampai sekarang,” ujarnya.

Wan Samsi mengatakan, seharusnya PT Pelindo I Tanjungpinang harus membayarkan itu, karena BPK juga sudah memberi rekomendasi untuk dibayarkan.

Menanggapi besaran tersebut, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan, kewajiban yang harus dibayarkan PT Pelindo I Tanjungpinang belum termasuk dengan bunga.

“Misalkan saja Rp2 M pertahun dengan bunga 7 persen, maka sudah ada Rp140 juta. Dan itu juga hak Pemko Tanjungpinang. Belum dikalikan hingga saat ini,” ujarnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY